JAYAPURA, PapuaSatu.com – Pemerintah Provinsi Papua kini berharap agar pada pileg 2019 mendatang bisa di isi 25 persen keterwakilan perempuan baik di kursi DPR Papua maupun DPRD Kabupaten/Kota yang ada di Papua maupun DPR RI.
“Jadi, perempuan Papua punya hak untuk berbicara tentang Pemerintah, pembangunan, pereknomian, pendidikan dan kesehatan terhadap masyarakat di Papua ini,” kata Asisten bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa, SH saat membuka kegiatan penguatan kapasitas bagi perempuan potensial bakal calon anggota legislatif berkerjasama dengan Kemenrian Perempuan dan Perlindungan Anak RI, di hotel Swisbell Kota Jayapura, Rabu(11/7/2018).
Menurut Doren, kedudukan perempuan sama dengan laki-laki.Selama ini perempuan Papua selalu ada diluar dan tidak dipandang.Sehingga untuk meperjungkan semua hal ini maka mereka tidak boleh ada diluar,tetapi harus masuk ada di dalam lembaga seperti DPR.
“Khusus untuk di Papua ini paling tidak 25 persen di isi oleh kaum perempuan baik di kursi DPR Papua dan DPRD seluruh Kabupaten/Kota pada Pileg 2019 mendatang,”ujar Doren.
Kata Doren,keterwakilan perempuan di partai politik atau dilembaga legislatif belakangan ini telah menjadi obsesi perempuan. Bahkan yang trejadi minimnya keterwakilan perempuan.
Rendahnya keterwakilan perempuan juga berdampak pada rendahnya kapasitas representasi perempuan. Kenyataanya masih sedikit perempuan yang memegang tumpuk kepemimpinan di jabatan-jabatan publik di Negeri ini dan tentu ini adalah persoalan yang dibenahi oleh Negara.
“Kita tentu berharap melalui pelatihan penguatan kapasitas ini, para kaum perempuan yang ingin maju pada Caleg 2019 mendatang, mereka nanti mendapatkan pelajaran tentang tata cara dan strategi bagaimana sistem demokrasi,dan kuota 30 persen secara Nasional khusus di Papua.Sehingga pada Pileg nanti keterwakilan perempuan itu ada jangan sampai hanya di dominasi kaum laki-laki,”tutup Doren
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua, Anike Rawar mengatakan semakin banyak perempuan dalam dunia politik akan lebih memungkinkan perempuan memainkan peranya.
“Dalam menempatkan kebijakan dasar tentang pemberdayaan perempuan dalam proses pengambilan keputusan,” kata Anike. [piet/loy]
