JAYAPURA, PapuaSatu.com – Pemerintah Yamagata, salah satu prefektor di Jepang kembali berkunjung ke Provinsi Papua untuk membicarakan peningkatan kerjasama yang sudah dibangun sejak 24 tahun silam.
Peningkatan kerjasama yang dilakukan pemerintah Yamagatan ini, mengingat daerah Provinsi Papua merupakan daerah berkembanganya perekonomian, baik di bidang pertanian maupun perikanan.
Gubernur Papua diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Papua Elia Loupatty mengatakan, kehadiran JICA kali ini sesuai dengan surat menyurat selama ini untuk menampung hal-hal yang dianggap penting untuk ditindaklanjuti dalam kerja sama ke depannya.
Namun Pemerintah Yamagata juga sedang fokus dalam pertanian dan perikanan, sehingga ingin memberikan bantuan untuk mengembangkan produksi kedelai di Papua. “ mereka datang ke sini (Papua) untuk bekerjsama di bidnag pertanian dan perikanan,” kata Loupatty kepada wartawan usai pertemuan dengan pemerintah Yamagata, Jepang di ruang kerjanya, Rabu (7/2/2018)
Elia menambahkan meskipun fokus pada bidang pertanian dan perikanan, namun ternyata bidang pariwisata, budaya serta pendidikan juga mendapat perhatian sehingga pengembangannya ke depan dapat lebih ditingkatkan lagi.
Sementara itu, Pemerintah Yamagata melalui badan kerja sama internasional atau JICA (Japan International Cooperation Agency) mengunjungi Provinsi Papua untuk memantau secara langsung perkembangan kerja sama di beberapa bidang yang sudah 24 tahun ini dijalin antara kedua belah pihak.
Kepala Kantor Perwakilan JICA di Indonesia Takatoi Shunsuke kepada Antara di Jayapura, Rabu, mengatakan dalam kunjungan kali ini pihaknya ingin mengetahui program mana saja yang dapat dilaksanakan di Papua untuk kemudian hari.
“Ada beberapa permohonan dan permintaan yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Yamagata yakni bidang pendidikan, pertanian, budaya dan pariwisata,” katanya.
Menurut Takatoi, untuk menindaklanjuti permohonan dan permintaan tersebut, pihaknya harus berkoordinasi lagi dengan Duta Besar Jepang dan lainnya, pasalnya dirinya maupun JICA bukanlah pengambil kebijakan.
“Kami akan membuat rapat dan koordinasi lagi secara internal dalam membahas dan menindaklanjuti hal tersebut untuk kepentingan selanjutnya,” jelasnya. [piet/loy]
