KI Papua : Komitmen Gubernur Papua Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Sangat Baik

74

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Komisi Informasi (KI) Provinsi Papua menilai komitmen Gubernur Papua, Lukas Enembe terhadap keterbukaan informasi publik sangat baik.

Dalam siaran pers yang diterima oleh media ini, Ketua KI Provinsi Papua, Wilhelmus Pigai mengatakan pihaknya memberikan apresiasi atas komitmen yang tinggi dari Gubernur Lukas Enembe terhadap keterbukaan informasi publik di Provinsi Papua.

“Satu bukti yang telah ditunjukan Gubernur Lukas Enembe, yakni dengan  menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua,” katanya, Senin (25/7/2022).

Hal ini, kata Wilhelmus, membuktikan bahwa Gubernur Lukas Enembe sangat konsisten dengan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, sehingga ada pelayanan  yang baik, yang lebih berkualitas terhadap pengelolaan pemerintahan yang ada di lingkungan Pemprov Papua ini.

“Dengan demikian, masyarakat di tanah Papua ini dengan mudah mengakses dan  mendapatkan informasi publik  yang baik yang disediakan pemerintah terhadap program dan kerja dari pada Pemprov Papua,” ujar Wilhelmus.

KI Papua juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Lukas Enembe atas dukungan terhadap tugas dan kerja KI Papua, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik (monev) tahun 2021 dan kegiatan penganugerahan badan publik se-Papua baik provinsi maupun kabupaten/kota yang dilaksanakan di Gedung Negara, Dok V Atas, Kota Jayapura, pada 18 November 2021 lalu.

Tak hanya itu, Gubernur Lukas Enembe juga menyediakan anggaran yang cukup, untuk mendukung program dan kegiatan KI Papua di setiap tahun anggaran sejak dilantik pada tahun 2020 hingga saat ini.

“Ini bukti komitmen beliau untuk bagaimana mendorong KI Papua, untuk terus melakukan berbagai kegiatan diantaranya kegiatan sosialisasi, edukasi dan advokasi tak hanya kepada badan publik. Tapi juga kepada masyarakat yang ada di tanah Papua ini,” terangnya.

Kendati demikian, Wilhelmus mengakui tak semua daerah bisa dilakukan sosialisasi, edukasi dan advokasi terhadap badan publik maupun masyarakat hingga di tingkat pemerintahan kampung, karena membangun keterbukaan informasi publik di Papua ini bukan pekerjaan yang mudah, sehingga KI Papua tak bisa bekerja sendiri.

“Apalagi Papua memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, KI Papua membutuhkan kolaborasi dan sinergitas dengan stake holder lainnya, baik pemerintah daerah setempat, masyarakat adat, LSM, komponen agama maupun penggiat keterbukaan informasi publik yang ada di Papua ini, supaya budaya keterbukaan informasi publik di Papua ini menyasar ke seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Wilhelmus.

Sehingga kedepannya, Papua yang selama ini dianggap tertutup, penuh masalah atau konflik perlahan kita kikis pandangan atau persepsi itu bahwa Papua tak seperti yang dipikirkan, tapi sudah banyak keberhasilan pembangunan yang sudah dilakukan pemerintahan dibawah kepemimpinan Gubernur, para Bupati dan Walikota yang ada di tanah Papua ini. [ayu]