Masalah Koneksi Internet Dan Geografis Tidak Halangi Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

0
250
Gubernur Papua, Lukas Enembe saat menyerahkan cinderamata kepada Kepala LKPP RI, Dr. Ir. Roni Dwi Susanto., M.Si

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, lebih khusus dalam pasal 69 Perpres Nomor 16 tahun 2018 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi, yang terdiri atas sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.

Untuk penerapannya di kabupaten/kota se-Provinsi Papua, masalah koneksi internet dan kondisi geografis serta kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kendala tersendiri.

Hal itu diungkapkan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sambutannya pada pembukaan peningkatan kapasitas barang dan jasa, publikasi Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 dan Launching Website Pelaku Usaha OAP, di Swiss Bell Hotel Jayapura, Selasa (30/7/19).

“Berbagai kendala yang ada tidak menurunkan niat Pemerintah Provinsi Papua untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagaimana amanat Perpres Nomor 16 Tahun 2018,” ungkap Gubernur.

Kata Gubernur, ada 3 (tiga) aspek yang sangat prinsip sebagai komitmen afirmatif yang diatur dalam Perpres Nomor 17 Tahun 2019 tersebut, yaitu:

Pertama, Pengadaan Langsung, yang merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

Kedua, Tender Terbatas, yakni tender dengan pascakualifikasi yang pesertanya terbatas pada Pelaku Usaha Papua untuk mendapatkan penyedia barang/pakerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling sedikit Rp. 1 miliar dan paling banyak Rp. 2,5 miliar.

Ketiga, Pemberdayaan dalam bentuk Kemitraan dan Sub Kontrak untuk Pelaku Usaha Papua yang aktif selama 1 tahun.

“Memperhatikan Peraturan Presiden tersebut, maka saya selaku Gubernur memandang perlu melakukan penegasan terhadap beberapa pasal pada Perpres tersebut sehingga lahirlah Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Papua yang akan berlaku pada tanggal 1 Agustus 2019,” ujar gubernur.

Acara peningkatan kapasitas barang dan jasa untuk kalangan penyedia OAP, digelar oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI)bekerja sama dengan  Pemerintah Provinsi Papua, yang diikuti ratusan pengusaha OAP penyedia.[yat]