Beranda PEMROV PAPUA MRP Usulkan 20 Raperdasus dan 5 Maklumat

MRP Usulkan 20 Raperdasus dan 5 Maklumat

Caption: Ketua MRP, Timotius Murib berjabatan tangan dengan Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri saat peringatan hari budaya di halaman kantor MRP Papua, Rabu (31/10/2019). Foto: ist/ PapuaSatu.com
Caption: Ketua MRP, Timotius Murib berjabatan tangan dengan Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri saat peringatan hari budaya di halaman kantor MRP Papua, Rabu (31/10/2019). Foto: ist/ PapuaSatu.com

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Majelis Rakyat Papua mengajukan 20 rancangan peraturan daerah khusus untuk di bahas dalam sidang paripurna DPRP dan ditetapkan menjadi Perdasus baru.

Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan lembaga representase cultural   Orang Asli Papua (OAP) ini juga mengeluarkan 5 maklumat yang wajib dipatuhi Pemerintah daerah, DPRP, maupun seluruh masyarakat di tanah Papua.

“Jadi, 20 Raperdasus yang diusulkan MRP tentang kawasan khusus wilayah  komunal adat suku bangsa pribumi Papua. Kedua,  Raperdasus tentang pendataan dan penataan  wilayah hukum adat suku bangsa pribumi Papua,” kata Ketua  MRP Timotius Murib saat peringatan Hari Budaya  Papua  ke-13 Tahun 2018 di Halaman  Kantor MRP, Kotaraja, Rabu (31/10/2018).

Selain itu,  Raperdasus tentang pembentukan Polisi adat Papua. Raperdasus tentang pembangunan monumen tugu moratorium sebagai pelarangan penerbitan izin pengelolaan SDA di Tanah Papua.

“Raperdasus tentang mata pelajaran bahasa suku dalam  buku Mulok di masing-masing kabupaten/kota, sesuai penyebaran suku bangsa pribumi Papua. Raperdasus tentang sekolah adat sesuai  penyebaran  suku  di masing-masing  kabupaten/kota di lima wilayah adat,” ujarnya.

Ketujuh, Raperdasus tentang pendataan khusus pendukuk suku  bangsa pribumi Papua (OAP) serta Raperdasus tentang perumusan hukum adat di lima wilayah adat.

“Raperdasus tentang pembangunan pendidikan, kesehatan, perekonomian rakyat, khusus  bangsa pribumi sesuai nilai kearifan  lokal di  lima wilayah adat dan Raperdasus tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota oleh DPRP dan DPRD  kabupaten/kota,” katanya.

Kesebelas, Raperdasus tentang penutupan tempat prostitusi atau lokalisasi di setiap kabupaten/kota. Keduabelas, Raperdasus tentang penertiban dan pembatasan imigran  yang masuk di Provinsi Papua.

“Raperdasus tentang penataan dan pengelolahan tanah di Papua. Keempatbelas, Raperdasus tentang pengakuan terhadap klen (marga, keret, fam) suku  bangsa pribumi.  Raperdasus tentang pokok-pokok pikiran pembentukan  Komisi Kebenaran dan  Rekonsiliasi di Provinsi Papua,” ujarnya.

Enam belas, Raperdasus tentang komoditi lokal/unggulan. tujubelas, Raperdasus tentang hari budaya setiap tanggal 31 Oktober di Tanah Papua.  Kedelapanbelas, Raperdasus tentang pementukan pemerintahan adat.

“Kesembilanbelas, Raperdasus tentang perlindungan  terhadap suku bangsa perempuan Papua.  Keduapuluh,  Raperdasus tentang pembentukan dinas, dan badan/lembaga khusus OAP,” katanya.

Sementara 5 maklumat yang dikeluarkan MRP tentang pelarangan pemberian gelar atau nama kebesaran suku kepada orang lain di luar suku  pemangku adat  bersangkutan. Kedua, pelarangan transaksi jaul-lepas hak atas tanah adat komunal kepada pihak lain.

“Ketiga, penolakan  terhadap program sertifikasi tanah di Papua. Keempat, pencabutan izin pengelolaan SDA terutama izin HPH, HTI, IPK, izin pertambangan, dan mineral serta izin  pembuangan limbah skala besar di Tanah Papua. Kelima, penghentian tindakan kekerasan oleh aparat hukum terhadap rakyat Papua, khususnya suku bangsa pribumi,” tegasnya.

Turut  hadir dalam acara  tersebut,  Gubernur Papua Lukas Enembe,  yang diwakili Asisten III  Bidang  Pemerintahan Sekda Papua Elysa Auri,  Ketua  MRP Timotius Murib, President  GIDI  Pdt. Dorman Wandikbo,  Kepala Suku dari lima wilayah adat, yakni Tabi, Saireri, Mee Pago,  La Pago dan Ha Anim, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan BUMN/BUMD. [piet]