Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara RI-PNG Diprioritaskan

482

MERAUKE, PapuaSatu.com – Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Papua Nugini (PNG) agar dapat memprioritaskan pembangunan kawasan perbatasan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah pusat dalam menyusun program strategis di kawasan perbatasan Negara.

Hal ini dikatakan Penjabat Gubernur Papua, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo saat pencanangan gerakan pembangunan terpadu kawasan perbatasan (Gerbangdutas di Kantor Bupati Kabupaten Merauke, Senin (16/4/2018).

Gubernur menyambut positif kegiatan pencanangan Gerbangdutas ke-4 2018, dimana Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagai pihak penyelenggara telah memilih Papua, khususnya Kabupaten Merauke sebagai tuan rumah.

Pihaknya juga mengapresiasi pihak TNI/Polri serta petugas karantina, imigrasi dan bea cukai sebagai unsur layanan lintas batas, yang telah bersama-sama menjaga pintu depan negara kita.

“Sehingga selaku tuan rumah saya berharap melalui pencanagan gerakan pembangunan terpada kawasan perbatasan ini, dapat mempercepat tercapainya upaya merubah kawasan perbatasan dari beranda belakang menjadi tepan,” ucap dia.

Soedarmo juga mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang telah memberikan perhatian serius terhadap pembangunan kawasan perbatasan di Papua, dengan sebelumnya telah membangun pos lintas batas negara (PLBN) Skouw yang megah di Kota Jayapura. Serta kini menjadi kebanggan masyarakat.

Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mencanangkan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan di Kantor Bupati Kabupaten Merauke.

Dalam pencanangan pembangunan perbatasan tersebut, 27 Kementerian Lembaga (KL) dilaporkan mengucurkan anggaran senilai Rp21,95 triliun.

Dana sebesar itu, akan dipergunakan membiayai keperluan pembangunan wilayah perbatasan di 13 provinsi dan 41 kabupaten/kota, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Sementara Provinsi Papua, dijatahi Rp2,5 triliun untuk membiayai pembangunan wilayah perbatasan di enam kabupaten dan kota, dengan perincian, Merauke sekitar Rp645 miliar, Boven Digoel Rp167 miliar, Pegunungan Bintang Rp298 miliar, Keerom Rp122 miliar, Supiori Rp75 miliar dan Kota Jayapura Rp107 miliar. [piet/loy]