JAYAPURA, PapuaSatu.com – Pemerintah Provinsi Papua bersama Polda Papua menggelar penyaluran Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara serentak di seluruh wilayah Papua.
Program ini dilaksanakan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menstabilkan harga beras menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, saat permintaan kebutuhan pokok diprediksi meningkat signifikan.
Peluncuran penyaluran beras SPHP dipusatkan di Mako Polda Papua, Selasa (09/12/2025). Gubernur Papua, Fakhiri, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan berkelanjutan dalam memperkuat distribusi beras SPHP ke Papua.
“Dukungan ini sangat krusial mengingat Papua masih bergantung pada pasokan dari luar daerah dan sering menghadapi tantangan cuaca ekstrem serta gelombang laut tinggi yang memengaruhi distribusi logistik,” ujar Gubernur Fakhiri.
Menurut Gubernur, hingga November 2025 inflasi Papua tercatat hanya 0,08% (YoY) dan tidak pernah melampaui batas atas sasaran inflasi nasional sepanjang 2024–2025. Kenaikan permintaan menjelang hari besar serta kondisi cuaca ekstrem disebut sebagai faktor utama yang memengaruhi inflasi di Papua.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melakukan inspeksi ke ritel modern, distributor, pasar tradisional, gudang Bulog hingga Pertamina. Hasilnya, seluruh stok kebutuhan pokok—termasuk beras, BBM, dan LPG—dipastikan aman untuk menghadapi masa Natal dan Tahun Baru, bahkan cukup hingga Ramadhan 2026.
“Kesiapan stok lebih awal kami lakukan karena adanya masa libur pelayaran sekitar dua minggu pada awal Januari, yang berpotensi menghambat arus logistik,” jelasnya.
Harga beras, kata Fakhiri, juga dipastikan stabil dan tetap dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Sementara Pertamina menjamin ketahanan stok BBM aman hingga 10 hari ke depan.
TPID Provinsi serta Kabupaten/Kota sebelumnya telah melakukan rapat koordinasi akhir November dengan fokus pada strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Sepanjang 2025, Papua telah melaksanakan 58 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) yang didukung Badan Pangan Nasional dan Bulog. Pemerintah Provinsi juga terus memperkuat cadangan pangan daerah serta memperluas penyaluran beras SPHP di berbagai titik.
Gubernur turut menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional atas dukungan berupa pasar murah, fasilitasi distribusi hingga program cetak sawah untuk memperkuat ketahanan pangan di Papua.
Melalui kementerian terkait, Pemerintah Provinsi Papua juga mengusulkan enam rekomendasi strategis:
1. Subsidi ongkos angkut pangan melalui tol laut guna menekan mahalnya biaya logistik.
2. Penguatan Bulog Papua, termasuk pembangunan tambahan gudang serta penyesuaian HET berbasis zonasi.
3. Penguatan produksi pangan melalui program cetak sawah, bantuan sarana pertanian, dan penyediaan tenaga pendamping.
4.Dukungan irigasi teknis serta revitalisasi jaringan irigasi di sentra pangan seperti Jayapura, Keerom, dan Sarmi.
5.Bantuan RMU skala kecil dan mesin pengering (dryer) bagi kelompok tani.
6.Perluasan akses pembiayaan melalui KUR khusus pangan di Papua.
Pemprov Papua berharap seluruh dukungan tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan daerah, menjaga stabilitas harga, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Tanah Papua.[loy]
