Pemprov Ijinkan Lahan Ex Pabrik Ubi Jalar Digarap Pemkab Keerom

33
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Omah Laduani Ladamay
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Omah Laduani Ladamay

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua membuka jalan bagi Pemkab Keerom, untuk memanfaatkan aset tak terpakai demi kepentingan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan warga bumi cenderawasih.

Aset nganggur Pemprov Papua dimaksud adalah Pabrik ubi jalar yang berlokasi di Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom. Aset itu dinilai strategis untuk pengembangan hasil tani warga setempat, karena memiliki luas lahan 10 hektar.

“Kita sudah rapat dengan Penjabat Bupati Keerom. Daripada lahan tersebut kosong hanya dimanfaatkan orang yang tidak bertanggungjawab, maka lebih baik dimanfaatkan oleh Pemkab Keerom,” terang Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Omah Laduani Ladamay di Jayapura, Rabu (4/11/2020).

Ia membenarkan, sejak dibangun pabrik, hingga kini aset tersebut belum juga beroperasi. Dengan demikian, ia mendorong Pemkab Keerom segera menunjuk sebuah koperasi untuk menggarap lahan milik Pemprov Papua itu.

“Tentunya kami di provinsi akan ikut memberi dukungan agar ada pihak di luar Papua yang dapat menampung hasil tani yang nanti bakal dikembangkan di lahan sekitar pabrik tak terpakai itu”.

“Entah jagung atau apa pun kita siap memberi dukungan,” kata ia.

Dibangun sejak 2010 lalu, Pabrik ubi jalar milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sampai saat ini tak beroperasi. Hal ini pun langsung dilirik Pemkab Keerom.

Penjabat Bupati Keerom Ridwan Rumasukun yang juga menjabat Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Papua menyayangkan hal itu. Padahal memiliki nilai ekonomis sangat tinggi bila digunakan dengan benar. Belum lagi, pabrik tersebut dibangun pada luas area yang mencapai 10 hektar.

“Makanya kita juga berharap koperasi petani di Keerom yang ingin memanfaatkan aset tersebut untuk bisa segera menyurat kepada Pemprov Papua, DPRP. Kami di Pemkab Keerom pastinya siap membuat surat dukungan,” pungkasnya.