JAYAPURA, PapuaSatu.com – Pemerintah Provinsi Papua mengusulkan agar kegiatan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Papua dan Dekranasda Kabupaten/Kota mendapat alokasi APBD yang sama seperti Tim Penggerak PKK.
Demikian disampaikan Sekda Papua TEA Hery Dosinaen, didampingi Plt. Ketua Umum Dekranasda Provinsi Papua Ny. Ida Soedarmo, Sekjen Dekranas Ikhwan Asrin dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua Max Olua, menabuh Tifa ketika membuka Rapat Kerja Daerah Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Papua di Hotel Horison, Jayapura, Senin (16/7).
Rakerda Dekranasda Papua ini mengusung Tema Mewujudkan Masyarakat Perajin yang Sejahtera dengan Hasil Produk yang Berdaya Saing di Pasar Local maupun Global, dihadiri Dekransda Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Papua.
Sekda menjelaskan, berbicara mengenai Dekranasda adalah ironis ketika tak diakomodir didalam APBD, untuk menunjang pelaksanaan tugas Dekranasda.
“Ada dua jabatan penting yang diemban oleh Ibu-ibu para Bupati dan Walikota, yakni Ketua Tim Pengerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda, tentunya bereferensi pada pimpinan tingkat atas,” ujarnya.
Jika TP PKK sudah ada Kepres, terang Sekda, Dekranasda juga perlu didorong memiliki payung hukum dalam bentuk Kepres ataupun Surat Edaran, yang menjadi referensi sehingga ada Instruksi Gubernur untuk para Bupati dan Walikota wajib menyediakan pembiayaan terkait Dekranasda juga sama halnya dengan PKK. [piet/loy]
