JAYAPURA, PapuaSatu.com – Ratusan pengusaha Gelombang Ekonomi Lemah (GEL) Orang Asli Papua kembali melakukan aksi demo damai di depan ruang kerja Gubernur Papua meminta Penjabat Gubernur Papua jangan bermain api dengan mengambil kebijakan yang salah menjelang pilkada serentak 2018.
Dalam aksi demo damai ini pengusaha GEL OAP menuntut Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo menunda pergantian Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang, Djuli Mambaya yang menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan terminal Nabire tahun 2016.
Koordinator pengusaha GEL, Stenli Kaisiri mengatakan, pergantian sementara jabatan kepala dinas PUPR Papua ini tidak tepat karena bertepatan dengan moment minggu tenang Pilkada Gubernur yang akan berlangsung Rabu 27 juni 2018 mendatang.
Selain itu, kata Stenli, pergantian ini dikhawatirkan akan berimbas kepada mereka selaku pengusaha GEL, dimana pekerjaan akan mulai dilaksanakan pada Juli mendatang.
“Jadi, tuntutan kami ada tiga poin pertama karena pekerjaan akan mulai dilaksanakan Juli, lalu nilainya berkisar dari Rp150 juta sampai Rp500 Juta, dan terkait jumlah pengusahan GEL saat ini sebanyak 388 yang terdaftar,” kata Stenli Kaisiri kepada wartawan di kantor Gubernur Papua, Senin (25/6/2018).
Stenli mengaku khawatir jika tetap dilakukan pergantian kepala dinas PUPR Provinsi maka terjadi perubahan dari tiga poin yang akan merugikan pengusaha GEL Papua yang telah berjuang sejak tahun lalu.
“Kita perlu ada jaminan dari Gubernur bahwa tidak ada perubahan dalam tiga poin ini, jika Kadis PU diganti,” katanya.
Sementara itu, Sekertaris GEL Papua, Jimmy Halekombo mengatakan momen pergantian tidak tepat karena ada kontrak kerja 6 bulan.
“Kalau gubernur lakukan, ini akan menimbulkan kegaduhan. Apalagi ini sudah masuk minggu tenang. Padahal kami semua berharap pilkada di papua dapat berjalan aman dan damai,” kata Jimmy.
Pihaknya menduga ada kepentingan terselubung oknum tertentu dibalik pergantian jabatan ini. “Kami pengusaha dan seluruh elemen masyarakat secara tegas menolak pergantian ini. Ini tidak boleh terjadi karena dapat merugikan banyak orang terutama kami sebagai pengusaha asli Papua,”ujarnya.
Lanjut Jimmy juga meminta Penjabat Gubernur agar fokus melaksanakan tugas mengawal pilkada agar berjalan aman dan damai, tanpa perlu melakukan pergantian jabatan pejabat eselon.
Dari pantauan di lapangan, para pengusaha OAP terus berusaha masuk ruang kerja Gubernur Papua yang di jaga ketat Satuan Polisi Pamong Praja bersama Satgas Papeda dari masyarakat adat.
Para pengusaha ini terus teriak agar Pj Gubernur membatalkan pergantian jabatan Kadis PU yang kabarnya akan diisi sementara oleh Asissten Perekonomian dan Kesra, Noak Kapisa.
Hasilnya Penjabat Gubernur Papua, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo memenuhi permintaan pengusaha GEL Papua ini sehingga mengurungkan niat untuk menonaktifkan kepala dinas PUPR Provinsi, Djuli Mambaya. [piet]
