JAYAPURA, PapuaSatu.com – Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, S.IP MH mengaku menarik semua pernyataan yang menolak proses seleksi calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 2018 di Provinsi Papua.
“Saya ralat semua pernyataan terkait penolakan terhadap hasil seleksi IPDN 2018, kami akui saat tahapan itu terjadi kita tidak tahu dan saya belum dilantik menjadi Gubernur,” kata Gubernur Lukas Enembe kepada wartawan di Gedung Negara Dok V Atas Jayapura, Jumat (12/10/2018).
Menurut Gubernur, perekrutan yang telah dilakukan panitia IPDN 2018 sudah sah dan tetap dilanjutkan. Sebab telah dipastikan sekitar 91 lulusan IPDN Papua lewat jalur afirmasi, seluruhnya merupakan orang asli Papua (OAP).
“Nah, ternyata 91 orang penerimaan IPDN 2018 lewat jalur afirmasi itu, orang Papua semua yang diterima. Jadi, kita sudah minta maaf kepada (panitia seleksi) IPDN, kami minta maaf karena kami tidak tahu,” ujarnya.
Gubernur Papua juga membantah terdapat sejumlah warga non Papua yang diterima dalam perekrutan calon praja IPDN 2018 dari jalur afirmasi. “Setelah diteliti ternyata opa atau kakek dari anak yang mendaftar itu berasal dari Papua. Jadi, sekali lagi pada kesempatan ini kita sampaikan permintaan maaf,” kata Gubernur Lukas Enembe.
Namun, kata Lukas Enembe, perekrutan IPDN di masa yang akan datang, standar operasional prosedurnya disiapkan Pemerintah Provinsi. Sampai kepada kewengan untuk menentukan jatah perekrutan di seluruh Papua.
“Paling penting kita minta keterwakilan dari semua wilayah bisa ada. Karena pemerintah daeah di Papua butuh pamong praja yang siap pakai di wilayahnya sendiri, Sehingga kita mau ada keseimbangan di semua daerah. Itu yang kita minta dan mulai di 2019 mendatang,” jelasnya. [piet]
