JAYAPURA, PapuaSatu.com – Solidaritas Mahasiswa Peduli Pembangunan Masyarakat Jayawijaya (SMPPMJ) bersama Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Jayawijaya (HMPJ) di kota studi Jayapura melakukan menyampaikan pernyataan sikap melalui jumpa pers dalam rangka penolakan terhadap pengesahan Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan Tengah di kota Wamena.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ketua Solidaritas masyarakat Jayawijaya di kota studi Jayapura, Aluis Himan di Asrama Nayak II Tanah Hitam, Distrik Abepura-Kota Jayapura Papua, Senin 25 Juli 2022.
Aluis Himan mengatakan ada berbagai macam dampak buruk yang akan berdatangan setelah DOB Provinsi Papua pegunungan Tengah di wilayah adat apa Go Provinsi Papua pegunungan Tengah di wilayah adat lapago.
“Kami gerakan mahasiswa dan masyarakat adat Hubula di Tanah Tabi Kami menyatakan sikap bahwa secara tegas Provinsi Papua Pegunungan Tengah di wilayah adat lapago kembalikan ke Pemerintah Pusat. Kami tahu bahwa Wamena Bukan Tanah kosong namun ada orang-orangnya yang bertuan diatas tanah Hubula. Jadi pemerintah pusat jangan terus memaksakan orang Papua untuk menerima DOB khususnya di wilayah adat lapago,” tegas Aluis Hilman.
Ia menegaskan, Provinsi Papua Pegunungan Tengah tidak akan pernah membawa dampak positif bagi masyarakat selaku yang punya hak ulayat di sana.
Oleh karena itu, pemuda dan masyarakat adat yang saat ini melakukan penolakan berbagai macam program dari pemerintah pusat untuk Papua. Sebab dampak negatifnya akan lebih banyak dirasakan termasuk generasi muda yang sekarang dan yang akan datang.
“Kami sudah Nyatakan dalam pernyataan sikap kami bahwa kami tidak mau menerima dampak-dampak negatif dari program pemerintah pusat salah satunya contahnya DOB dan Ibukota Provinsi Papua Pegunungan Tengah mau ditempatkan di Tanah Hubula.
Aluis Hilman menegaskan bahwa DOB Provinsi Pegunungan harus dikembalikan ke pemerintah pusat dan pemerintah pusat harus mengakui hak ulayat masyarakat adat di Hubula.
Senada disampaikan koordinator mahasiswa se-wilayah adat Lapago Gisman Yarengga, bahwa dirinya menolak terhadap berbagai macam bentuk tawaran oleh pemerintah pusat untuk tanah Papua.
” kami sudah lama menolak pemerintah pusat otonomi khusus dan daerah otonomi baru DOB di tanah Papua namun segala macam aspirasi kami itu pemerintah pusat seakan menutup telinga itu kami curigai bahawa ada apa dibalik berbagai macam tawaran oleh pemerintah pusat untuk kami di tanah Papua.
Dan ini sudah kesekian kali yang menolak penempatan DOB yaitu Provinsi Papua pegunungan Tengah dan pengesahan ibukota provinsi Tengah di wilayah tahu hubula.
“Jadi tuan rumah saja menolak berarti kami yang lain ada di pinggiran kota Wamena harus mendukung atas aspirasi Lembah Baliem Wamena Jayawijaya,” ungkap Girson dengan nada tegas pada saat jumpa pers.
Pernyataan sikap selanjutnya disampaikan melalui jumpa pers tersebut ada beberapa perwakilan yakni perwakilan geraja, Perempuan, Pemuda, dan Orang Tua asal Hubula di Tanah Tabi.
Pernyataan tersebut bersifat penolakan penempatan ibukota provinsi Papua Pegunungan Tengah di Wamena dan tuntutan pengembalian DOB Ke Jakarta. [miki]
