Umat Katolik di Papua Berhak Menolak Permainan Politik Kotor

440

Caption Foto : Foto bersama dengan Uskup Jayapura, Mrg Leo Laba Ladjar  beserta Panitia dna peserta Rakor saat foto bersama, Jumat (16/2/2018) sore. (Dokumentasi  Kerawan 2018/PapuaSatu.com)

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Uskup Jayapura, Mrg Leo Laba Ladjar meminta kepada umat Katolik di tanah Papua memberikan sumbangan dalam pembangunan politik di Papua yang berkaitan dengan kekuatan rohani, sesuai  visi misi Katolik untuk pembangunan masyarakat.

“ pembangunan politik yang dimaksud juga berdasakan dengan semangat injil untuk menjadi garam dan terang dunia bukan untuk kekuasaan semata,” kata Uskup Leo, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kerawam Keuskupan Regio Papua di Auditorium Universitas Cenderawasih Kota Jayapura, Papua, Jumat (16/2/2018) sore. 

Uskup Leo juga meminta kepada semua umat Katolik di Papua, berhak menolak adanya permainan politik kotor, seperti tawaran mahar politik, korupsi. Sebab itu hanya mementingkan uang dan kekuasaan semata.

” jangan mengejar kepentingan pribadi atau golongan. Wujudkan cita-cita membangun politik dan kemasyarakatan sesuai misi Katolik yang membangun masyarakat sejahtera, adil dan damai,” kata Uskup Leo.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal berharap kepada seluruh masyarakat Papua harus aktif mengambil peran dalam membangun daerahnya dan menjadi kekuatan baru untuk contoh bagi Indonesia.

Untuk diketahui pada pilkada serentak 2018, Provinsi Papua akan melaksanakan Pilgub Papua dan 7 pemilihan kepala daerah yakni di Kabupaten Biak, Mimika, Jayawijaya, Deiyai, Paniai, Mamberamo Tengah dan Puncak.

” Pemprov berterima kasih kepada para Uskup dan panitia yang telah menggagas acara ini, untuk mempersiapkan generasi dan tokoh dari umat Katolik untuk pembangunan sosial politik di Papua,” ujarnya.

Dirinya mengaku seharusnya sudah harus cuti menjadi kepala daerah pada 12 Februari lalu, tapi karena pleno penetapan dan pencabutan nomor urut di Papua diundur, maka sampai saat ini dirinya masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Papua. 

“Saya baru paham, kenapa Tuhan masih berikan saya membuka kegiatan ini. Saya mengerti kali ini rencana Tuhan,” kata Klemen.

Dirinya bahkan berharap seluruh masyarakat di Papua mengambil peranan untuk menjadi sinar bagi saudara lainnya.

“Kita harus sampaikan dengan metode berbeda, karena Papua memiliki adat dan budaya serta keistimewaan yang khas,” ucapnya.

Ketua Panitia Rapat Koordinasi (Rakor) Kerawam Keuskupan Regio Papua, Peter Tukan menyebutkan tujuan digelarnya rakor, guna mencari pemahaman bersama bagi pembangunan masa depan masyarakat Papua di bidang politik dan sosial budaya.

“Umat katolik berhak untuk bicara sesuai dengan hati nurani manusia. Kewajiban sosial adalah kewajiban moral. Gereja mengingatkan para anggotanya tidak menarik diri dari tanggung jawab sosial dan politik tersebut,”  kata Peter ditempat yang sama.

Dalam rakor tersebut juga diikuti seminar nasional dengan tema: Peran Umat Katolik Dalam Pembangunan Politik di Tanah Papua yang menghadirkan delapan narasumber yakni Kiki Syahnakri akan mempresentasikan Dinamika Politik Nasional; Mulyawan Margadana dan Putut Prabantoro dengan pembahasan Kerasulan Politik Orang Katolik – Perspektif Nasional.

Lalu narasumber Vitalis Yumte dan Saul Wanimbo membahas topik Kerasulan Politik Orang Katolik – Perspektif Papua; Restu Hapsari membahas Etika Pelaku Politik – Perspektif Nasional;

Ada juga narasumber Latifa Anum Siregar membahas Etika Politik dan Persoalan Politik Papua – Perspektif Papua serta Kombes Pol. Sri Suari dalam bahasan Politik dan Korupsi – Perspektif Penegak Hukum.

“Pada bidang politik, kaum awam katolik bertanggung jawab untuk berpolitik praktis, tanpa mengatasnamakan gereja. Keterlibatan awam dalam dunia politik merupakan pemenuhan panggilan untuk peduli pada persoalan dan cita-cita hidup bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara,” ujarnya. [Panitia/loy]