SENTANI, PapuaSatu.com – Roda Pemerintahan Provinsi Papua dinilai tidak berjalan semenjak kepergian alm. Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal pada 21 Mei 2021 lalu.
Hal tersebut dilontarkan oleh Ketua Barisan Relawan Peduli Nusantara (Barapen), Edison Suebu kepada awak media. “Ini pemerintahan mati, jadi seperti tidak ada pemerintahan. Roda pemerintahan tidak jalan, jadi saya minta bapak Gubernur berjiwa besar mundur dari kursi gubernur,” tegasnya, Rabu (22/12/21).
Edison sampaikan, pernyataan tersebut dikarenakan pembangunan disebagian wilayah Kabupaten dan perbatasan wilayah masih mengalami ketertinggalan. Seharusnya, pengalokasian dana Otsus bisa menyentuh kalangan akar rumput, belum seluruhnya terealisasi.
“Contohnya, ada 14 kampung di wilayah Kabupaten Keerom yang belum menikmati aliran listrik. Jadi ini yang tidak tampak dilihat. Maka kami minta dana yang besar itu (Otsus) bisa dimanfaatkan yang bisa menyentuh masyarakat,” ujar Edison.
Maka, melihat kondisi tersebut, Edison pun menyoroti kinerja Gubernur Papua, Lukas Enembe. Dimana menurut Edison, Lukas Enembe sudah tidak mampu menjalankan roda pemerintahan hingga kondisi nyata seperti diutarakan.
Edison jelaskan, selaku pimpinan daerah hendaknya mampu mengontrol alokasi dana Otsus hingga akar rumput. Sedangkan langkah pembangunan yang selama ini berjalan, Edison nilai seolah-olah hanya untuk menaikkan pamor individu-individu tertentu untuk kepentingannya sendiri.
“Jangan hanya mengangkat nama individu untuk kepentingan pencitraan, namun lebih ke kepentingan rakyat umum. Masyarakat butuh sentuhan pembangunan juga jangan hanya yang di Kota atau yang nampak saja, namun ada wilayah -wilayah terpencil juga harus menjadi atensi,” katanya.
Kinerja Pemerintah Provinsi Papua merosot diduga lantaran Gubernur Lukas Enembe dalam kondisi kesehatan yang tidak stabil. Maka, dengan kondisi itu, sudah sepatutnya Gubernur melepas jabatannya dan memberikan kepada sosok-sosok tokoh Papua yang dinilai mampu.
“Masih banyak tokoh Papua yang bisa menggantikan beliau. Ini sudah Wakil Gubernur tidak ada, Gubernurnya juga tidak bisa, sehingga harus ada yang duduk di kursi Wagub untuk jalankan roda pemerintahan,” tukas Edison.
Terlebih lagi, akhir-akhir ini banyak hal yang masih belum tuntas terkait pembayaran relawan PON XX Papua. Sehingga Edison mendesak KPK dan pihak-pihak terkait untuk segera telusuri hal tersebut.
“Masih banyak persoalan ini, soal PON kemarin relawan-relawan masih banyak yang belum dibayar. Dana Trilyunan itu tidak mungkin habis semua. Kejaksaan, KPK dan pihak terkait harua melihat ini, jangan dibiarkan, kalau dibiarkan maka akan muncul terus orang-orang korup. Ini susah kalau begitu. Kami minta KPK itu buktikan kalau dia memang ada untuk berantas korupsi,” pungkasnya. [ayu]
