Tak Kunjung Selesaikan Polemik Sekolah Penggerak, KPPSP Papua Minta Copot Plt Kadis PPAD Papua

67

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Polemik terkait pergantian sekolah penggerak di Papua tak kunjung selesai. Melihat hal tersebut, Ketua Koalisi Peduli Pendidikan Sekolah Penggerak (KPPSP) Papua, Fred Samuel Koirewoa angkat bicara.

Menurutnya, pernyataan yang dilontarkan oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (PPAD) Provinsi Papua saat bertemu bersama Komisi V DPR Papua beberapa waktu lalu berdasarkan berita yang ia baca hanyalah omong kosong belaka.

“Pernyataan bahwa akan mengevaluasi kepala sekolah di sekolah-sekolah penggerak selama 6 bulan kedepan hanyalah omong kosong belaka kepada Komisi V DPR Papua,” kata Fred melalui pesan whatsapp kepada PapuaSatu.com, Jum’at (1/7/2022).

Fred lanjutkan, menurutnya pernyataan tersebut hanyalah pernyataan ‘cuci tangan’. Ia ungkapkan bahwa proses pengembalian SMA/SMK ke Pemda Kabupaten/Kota sesuai PP 106 sebagai aturan turunan UU Otsus Papua Jilid 2 jika tidak ada halangan akan efektif pada bulan Januari 2023, artinya menyisakan waktu 6 bulan lagi.

Ia menilai Plt. Kadis PPAD Provinsi Papua mau menghindar dari kritikan masyarakat yang sudah mulai gerah dengan kepemimpinan pejabat yang sewenang-wenang. “Setelah 6 bulan dan ditanyakan evaluasinya paling-paling jawabannya adalah kewenangan mengganti sudah bukan di pemda Provinsi lagi tapi ada di Kabupaten/Kota. Jadi sudahlah, hentikan drama yang tidak menghibur ini. Cukup sudah pendidikan dijadikan korban,” tandasnya.

Fred mengingatkan bahwa kepala-kepala sekolah penggerak di Papua sebelum ditetapkan sebagai pelaksana sekolah Penggerak telah melalui serangkaian tes yang sulit oleh Kemdikbud. Maka dengan demikian para kepala sekolah tersebut berhak melaksanakan program sekolah penggerak di sekolah-sekolah yang telah ditetapkan melalui SK Dirjen Dikdasmen bukan kepala sekolah yang baru.

“Jadi kalau mau evaluasi, maka apa yang perlu dievaluasi? Yang seharusnya lakukan evaluasi sekolah penggerak adalah pihak kemendikbud bukan pemda. Lagipula, justru keputusan mengganti kepala sekolah ditengah jalan seperti ini hanya menghalangi program sekolah penggerak. Kita hanya akan dapat penilaian negatif dari kemdikbud,” ujar Fred.

Maka Fred meminta DPR Papua dalam.hal ini Komisi V, jangan termakan pernyataan yang dilontarkan Plt. Kadis PPAD Provinsi Papua. Dikhawatirkan, bila polemik sekolah penggerak semakin kacau maka DPR Papua juga dianggap melemahkan sekolah-sekolah penggerak dan pendidikan yang ada di Papua.

“Kami sudah 3 kali bertemu dan menaruh harapan kepada anggota DPR Papua sebagai wakil rakyat tapi kami kecewa kali ini karena sudah jelas-jelas ini melanggar aturan, seharusnya keputusan pergantian ini diubah. Jika hanya hadirkan pihak eksekutif terkait tanpa hadirkan kepala-kepala sekolah penggerak yang diganti dan kami sebagai pemerhati pendidikan maka bapak/Ibu hanya diberikan jawaban yang senang dan baik-baik saja,” ungkapnya.

Ia juga meminta kepada bapak Gubernur Lukas Enembe agar segera mencopot Plt. Kadis PPAD Provinsi Papua karena dinilai tidak bisa menyelesaikan polemik sekolah penggerak.

“Saya selalu katakan bahwa Bapak Gubernur Papua hanya terus dibuat malu dengan hal ini. Pendidikan yang seharusnya jadi fokus pengembangan manusia Papua tapi justru jadi dagelan oknum-oknum pejabat tertentu,” pinta Fred.

Fred juga memohon kepada Ombudsman RI Perwakilan Papua untuk juga bertindak mengawal hal ini. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menaruh kepedulian terhadap pendidikan di Bumi Cenderawasih.

“Saya mengajak seluruh masyarakat dari berbagai elemen untuk mari kita bersama-sama peduli dengan pendidikan di Papua, jangan diam saja dan tidak peduli ketika ada kepentingan lain yg menunggangi pendidikan,” tutupnya. [ayu]