JAYAPURA, PapuaSatu.com – Berkat perjuangan Pemprov Papua, Pemkot Jayapura, DPR Papua, MRP dalam mengawal aspirasi rakyat terhadap penerimaan tenaga honorer untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil kini membuahkan hasil.
Perbincangan para petinggi di tanah Papua dengan Presiden RI Joko Widodo menyetujui bahwa Kuota untuk para tenaga honorer di Papua yang bekerja selama 35 tahun dapat diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa Tes.
“Ini kuota khusus bukan kuota yang sesuai dengan undang-undang ASN jadi kuota khusus ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah bekerja lebih dari 35 tahun dan mereka diterima tanpa tes,” ungkap anggota komisi I DPRP Papua, Yonas Nussi saat ditemui wartawan diruang kerja Wali Kota Jayapura, Kamis (13/6/2019).
Yonas menjelaskan, jumlah tenaga honorer secara keseluruhan yang diperjuangkan berjumlah 12.400 orang seluruh Indonesia. Namun khusus wilayah Papua, kurang lebih 1.000 orang yang akan diterima menjadi PNS tanpa tes.
“Khusus wilayah Papua, kurang lebih 1.000 orang tenaga honorer akan diterima tanpa tes, namun yang dilakukan verifikasi terlebih dahulu adalah kota Jayapura sekitar 300 orang,” jelasnya
Kuota yang diberikan Pemerintah Pusat dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi tersebut merupakan kebijakan yang baik diberikan Negara kepada Papua.
“Persetujuan ini patut kami menyampaikan terimakasih kepada presiden yang telah melihat keluh kesah para honorer selama ini,” ungkap Yonas
Dikatakannya, saat ini harus melihat para honorer yang berada di wilayah perbatasan, terutama yang berprofesi sebagai perawat, guru dan lainnya”. Mereka yang bekerja tanpa mengenal waktu bakal diprioritaskan untuk menjadi PNS,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BKD Kota Jayapura, Robert J.Betaubun memberikan apresiasi kepada pemerintah karena telah mengawal segala aspirasi rakyat dan perjuangan yang dilakukan selama ini sehingga mendapat hasil yang baik untuk para tenaga honorer.
“Ya, khususnya untuk honorer K2 yang ada kota Jayapura kini sekitar 300 orang dan juga nanti kita lihat sesuai dengan kemampuan belanja daerah, honorer umum mana yang bisa diakomodir sesuai dengan permintaan MRP dan DPRP,” katanya.
Ia menambahkan bahwa Wali Kota Jayapura juga telah meminta Kota Jayapura sebagai role model atas kouta khusus tersebut. Ia berharap diakhir bulan Juni segala pemberkasan telah selesai agar bisa diserahkan kepada pak Presiden RI. [ayu]
