1350 Perusahaan Fintech Online Illegal Telah Ditutup, OJK Imbau Masyarakat Lebih Teliti

0
87
Kepala OJK Papua dan Papua Barat, Adolf F.T. Simanjuntak

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Perkembangan teknologi keuangan, semakin memudahkan dalam melakukan transaksi keuangan, yang didalamnya ada transaksi kredit uang melalui perusahaan Financial Technologi (Fintech) Lending online.

Namun demikian, masyarakat yang hendak melakukan pinjaman keuangan melalui perusahaan Fintech Lending online, harus teliti atau ekstra hati-hati.

Pasalnya, tidak sedikit jumlah perusahaan Fintech yang ternyata adalah perusahaan illegal atau tidak mengantongi ijin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala OJK Papua dan Papua Barat, Adolf F.T. Simanjuntak mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah ada 1350 perusahaan fintech online illegal yang telah ditutup.

“Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi, sejak awal 2018 sampai September 2019 telah menangani dan menutup 1350 perusahaan fintech online ilegal bekerjasama dengan Kementerian Kominfo,” ungkapnya kepada wartawan di kantornya, Jumat (22/11/19).

Berdasarkan data statistik yang dikelola oleh OJK, diketahui bahwa per tanggal 30 September 2019 jumlah pinjaman melalui fintech lending yang disalurkan kepada masyarakat di Provinsi Papua sebesar Rp62,90 Miliar dan Papua Barat sebesar Rp32,89 Miliar atau tumbuh sekitar 206,96 % untuk Provinsi Papua dan 310,22% untuk Provinsi Papua Barat, jika dibandingkan dari data 31 Desember 2018.

“Jumlah Pinjaman tersebut disalurkan kepada 17.616 entitas di Provinsi Papua (tumbuh 263,67%) dan 9.236 entitas di Papua Barat (tumbuh 335,45%),” paparnya Adolf.

Adapun Jumlah lender (pemberi pinjaman) di Provinsi Papua ada 1.181 entitas (tumbuh 43,50% secara ytd) dan sebanyak 546 entitas di Provinsi Papua Barat (tumbuh 85,08% secara ytd).

Untuk jumlah Perusahaan Pinjaman Online (Fintech Lending) yang terdaftar dan benzin, hingga November 2019 terdapat 144 perusahaan.

OJK juga menghimbau masyarakat agar masyarakat dapat lebih jeli untuk melakukan pinjaman secara online dengan memastikan fintech lending tersebut telah terdaftar di OJK.

Selain itu, OJK juga menghimbau kepada masyarakat agar menjaga data pribadi di tengah kemudahan teknologi financial, agar tidak disalahgunakan oknum tidak bertanggung jawab.

“Jangan terggoda iming-iming hadiah atau imbalan uang dengan memberikan identitas diri (KTP, SIM, Passport) dan foto diri kepada orang lain. Data pribadi tersebut dapat disalahgunalcan untuk membuat akun palsu dan bertransaksi keuangan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan,” imbaunya.

Dikatakn, bukan tidak mungkin akan bermunculan akun Fintech illegal dengan nama baru, namun pemiliknya adalah orang yang sama yang sebelumnya telah membuat perusahaan Fintech Online illegal dan telah ditutup.[yat]