Anggota KPA Non Aktif Ancam Bawa dr. Anton Mote ke Proses Hukum

102
Bernie Pagawak

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Pasca pergantian Ketua KPA Provinsi Papua dari Yanuel Matuan ke dr. Amton Mote, sejumlah kewajiban di masa kepemimpinan Yan Matuan belum diselesaikan.

Kewajiban tersebut, yakni honor 70-an anggota/staf KPA Provinsi Papua, pembayaran untuk kendaraan maupun pemondokan.

Karena itu, Plt. Ketua KPA Provinsi Papua non aktif, Onny B. Pagawak,S.Pak, Plt. Ketua KPA Papua yang menggantikan posisi Yan Matuan karena harus menjalani proses hukum, mendesak kepadan dr. Anton Mote untuk segera menuntaskan tunggakan tersebut.

Berni mengatakan, khusus untuk honor staf dan anggota KPA Provinsi Papua yang belum dibayar adalah hojor selama tujuh tahun untuk 70 orang.

Dikatakan bahwa pihaknya sudah bertemu dua kali dengan Ketua KPA yang baru, yaitu dr. Anton Mote untuk membicarakan masalah tersebut sejak akhir Tahun 2021.

“Bulan Januari dan Februari 2022 saya bertemu lagi di kantornya sebagai Direktur RSUD Dok II Jayapura, datanya sudah saya serahkan, dia sudah terima sendiri, dan itu tidak dihiraukan,” ungkapnya kwpada wartawan di Abepura, Jayapura, Minggu (4/12/22).

Bernie pun tidak menyerah begitu saja, sebagai koordinator devisi SDM sekaligus sebagai Plt. Keta KPA non aktif terus berupaya, termasuk menghadap kepada Gubernur Papua.

“Sampai kepada gubernur, dan gubernur sudah memberi arahan dan.memberikan catatan untuk diselesaikan,” ceritanya.

Dikatakan, Sekda Provinsi Papua juga sudah merekomendasikan dan memberi catatan untuk diselesaikan, dan catatan sudah sampai ke Kabag Keuangan.

“Menurut informasi, Kabag Keuangan Provinsi Papua sudah panggil Pak Anton Mote sebelum pencairan,” ceritanya lebih lanjut.

Dalam hal ini, Kabag Keuangan menginformasikan bahwa pencairan awal masa kepemimpinan dr. Anton Mote adalah untuk penyelesaian honor anggota KPA non aktif yang belum dibayarkan, dan Pak Anton Mote juga sudah menyanggupi itu.

“Tetapi penggunaanya sampai saat ini, saya sebagai Plt Ketua KPA non aktif maupun anggota KPA non aktif lainnya yang memiliki hak belum pernah dihubungi,” ungkapnya.

Karena itu, pihaknya menilai bahwa dr. Anton Mote tidak punya itikad baik untuk melakukan tanggungjawab kantor sebagai Ketua KPA Provinsi Papua tersebut.

Karena itu ia mendesak kepada dr. Anyon Mote untuk segera menuntaskannya.

“Harapan saya sebagai anak negeri tudak sampai ke proses hukum, tetapi diselesaikan hak-hak anggota dan staf KPA non aktif, bukan saya saja, tapi hak 70 sampai 80 anggota KPA yang belum dibayarkan,” harapnya.

Dan apabila itikad baik tersebut tidak ditanggapi, ia akan menyerahkan kepada keputusan bersama.

“Kalau memang harus ke proses hukum, ya kami akan tempuh jalur hukum,” tegasnya.

Sementara itu, dr. Anton Mote saat dikonfirmasi melalui chat di whatsapp milik pribadinya tidak memberi respon.[yat]