Bahas Penanggulangan Covid-19, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura Rakor Bersama Kapolda Papua

250
Kapolda Papua, Irjen. Po. Drs. Paulus Waterpauw saat memimpin Rakor bersama Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura, Sabtu (9/5/20).
Kapolda Papua, Irjen. Po. Drs. Paulus Waterpauw saat memimpin Rakor bersama Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura, Sabtu (9/5/20).

JAYAPURA, PapuaSatu.com –  Bertempat di Kediaman Kapolda Papua, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura bersama Kapolda Papua menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), Sabtu (9/5/20).

Hadir dalam Rakor tersebut, Walikota Jayapura Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM, Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Setda Provinsi Papua DR. Drs Muhammad Musaad, M.Si dan Kadis Perindagkop, UKM dan Naker Provinsi Papua Ir. Omah Laduani Ladamay, M.Si, Pejabat Utama Polda Papua, Ka Kesbangpol Provinsi Papua Musa Isir, S.Sos, M.PA, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Provinsi Papua William R. Manderi, S.IP, M.Si dan Sekretarias Dinas Kesehatan Provinsi Papua selaku Juru bicara Dinkes dr. Silwanus Sumule, Sp.OG.

Dalam Rakor tersebut, Kapolda Papua, Irjen. Pol. Drs. Paulus Waterpauw menyampaikan bahwa Polda Papua mencoba untuk menyemangati kesepakatan bersama Gubernur Papua dan Forkopimda, menyikapi kondisi terkini Covid-19 yang secara data pasien positif Covid-19 terus meningkat, yang per tanggal 5 Mei 2020 terdata 240 kasus positif.

“Ada himbauan-himbauan yang kita lakukan mulai dari preemtif, preventif sampai dengan penindakan-penindakan,” ujar Kapolda.

Kapolda juga mengungkapkan terakit pembatasan keluar masuk orang dari dan keluar Provinsi Papua yang tetap diberlakukan hinga tanggal 21 Mei 2020, termasuk yang akan melintasi wilayah Animha, Mepago, Lapago, Saireri dan Mamta khusus 5 wilayah adat, kecuali yang mempunyai kepentingan dengan logistik atau bahan pokok, bahan bakar, logistik kesehatan, obat-obatan dan tenaga medis dan evakuasi pasien, sektor perbankan dan juga pergantian kru pesawat serta kegiatan kedinasan yang penting dan mendesak.

Kapolda meminta kepada Satgas Covid-19 Provinsi Papua agar berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dengan dukungan pihak Polda Papua untuk melakukan razia dan menutup  tempat aktifitas perdangangan dan bisnis, angkutan umum dalam dan antar Kota, kendaraan carter, ojek, angkutan laut serta membubarkan kumpulan atau kerumunan atau aktifitas orang penduduk di dalam Kota, Kelurahan, RT dan RW di atas jam 14.00 WIT yang dipandang tidak penting dan mendesak.

Kapolda juga berharap kepada pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan medis secara terkoordinasi dan masif terkait pasien Covid-19 dan menyediakan jaring pengamanan sosial ekonomi secara terencana dan terorganisasi antar satuan pemerintahan.

Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika menjadi fokus dalam penanganan sosial dengan pembatasan sosial yang luas dan perketat dengan melakukan kegiatan terhadap orang yang dibatasi hingga pukul 14.00 WIT dan anak sekolah dan kantor belajar dan bekerja di rumah, pembatasan ibadah keagaman di rumah ibadah, pembatasan kegiatan sosial dan budaya.

“Terkait dengan fenomena yang terjadi di wilayah Kota Jayapura kita semua satu padu untuk memberikan dukungan-dukungan bantuan kepada saudara kita yang kita anggap rentan terhadap kekurangan pangan, dan dari Dinas Kesehatan tetap berupaya melakukan rapid test,” ujar Kapolda.

Kata Kapolda, masih ada bantuan yang belum sampai, sehingga perlu penyamaan data penerima bantuan, antara provinsi dengan kabupaten/kota.

Berbagai hal terkait penanganan pencegahan penularan Covid-19 hingga dampak social dan ekonomi menjadi pembahasan serius dalam Rakor tersebut.

Tak terkecuali masalah yang dihadapi tenaga medis, baik peralatan rapid test yang begitu cepat habis, sementara masyarakat masih tidak disiplin, maupun logistic bidang kesehatan lainnya.

Beban tugas tenaga medis yang berat dengan resiko yang tinggi tertularnya virus mematikan Covid-19, dan lain-lainnya.

Sepeti diungkapkan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Silwanus Sumule.Sp.oG yang mengungkapkan, di Mimika ada dua dokter yang tertular dan di Kota Jayapura ada 4 petugas yang dirawat.

“Petugas kesehatan bukan tidak mau bekerja, tetapi logistik yang terbatas di rumah sakit dan saya khawatir kita melakukan tindakan-tindakan yang kita tidak mengetahui kondisi pasien,” ungkapnya.

Kata dr. Silwanus, bila semua warga konsisten untuk tetap melakukan social distancing, pandemi Covid-19 tidak akan terlalu lama.

Di kesempatan sama, Walikota Jayapura Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM mengatakan, Pemerintah Kota memberikan apresiasi yang luar biasa kepada dokter dan medis.

“Saya mendukung penuh apa yang dikeluarkan hasil forkopimda, tetapi saya melihat hal khusus kami semua tinggal di kota, semua apa yang kami lakukan adalah untuk preventif, apa yang kita lakukan untuk melakukan pencegahan,” ujar walikota.

Masih banyak orang di Kota Jayapura yang belum mengikuti instruksi untuk memakai masker, kata Walikota BTM, pihaknya akan berupaya lebih tegas.

“Mengenai jam malam saya sangat setuju tapi dampaknya sangat luar biasa,” jelas Walikota.

BTM pun berharap kepada Kadis Perindagkop dan Kepala Dinas Sosial apabila ada sembako untuk disampaikan kepada warga Kota Jayapura agar diberitahukan ke Pemerintah Kota, sehingga tidak terjadi pendobolan penyaluran sembako.

“Kami akan mendapatkan bantuan sembako sekitar 5000 dari presiden dan akan kita salurkan bersama Bapak Kapolresta Jayapura Kota,” ungkap BTM.

Walikota pun berharap kepada Kapolda dan jajarannya turut mengawasi secara ketat agar bantuan dana tersalurkan ke orang-orang yang benar-benar terdampak.[yat]