Bahas Rencana Penyusunan Raperda Bencana Non Alam, Forkopimda Papua Gelar Rapat Kordinasi

0
85
Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Yakobus Marjuki saat mengikuti Rakor bersama Forkoimda Papua terkait rencana pembuatan Raperda bencana non alam di Hotel Horison Jayapura, Senin (26/5/20)
Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Yakobus Marjuki saat mengikuti Rakor bersama Forkoimda Papua terkait rencana pembuatan Raperda bencana non alam di Hotel Horison Jayapura, Senin (26/5/20)

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Papua tentang bencana non alam (penyakit menular), Forkopimda Papua menggelar rapat koordinasi di Room Krakatau Hotel Horison Jayapura, Selasa (26/5/20).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRP, Jhony Banua Rouw, SE didampingi Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab, Wakapolda Papua Brigjen Pol Drs. Yakobus Marjuki, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Nikolaus Kondomo, SH.,MH, Penjabat Sekda Provinsi Papua Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE.,MM dan diikuti sekitar 40 perserta.

Dalam penyampaiannya, Ketua DPRP Papua Jhony Banua Rouw mengungkapkan  bahwa rapat hari ini untuk menindaklanjuti hasil rapat  di swisbell beberapa minggu lalu dalam hal pencegahan penanganan penyebaran Covid-19 di Papua yang sudah berjalan.

“Disini kami akan membahas bagaimanan penting nya perdasi /perda dalam membuat strategi pencegahan, penanganan penyebaran Covid – 19 di wilayah Papua,” ujarnya.

Selain Covid – 19, lanjutnya, juga bagaimana bersama-sama melihat penanganan-penanganan kesehatan di luar Covid.

“Selama kita tangani masalah Covid – 19 di Papua, apakah masih ada banyak hal-hal yang harus kita benahi untuk menjadi landasan hokum, sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan tegas namun juga tidak meninggalkan budaya atau kebiasaan masyarakat kita di Papua, dan yang terpenting bahwa kita harus bisa melindungi rakyat kita yang ada di Papua dari Covid – 19,” lanjutnya.

Ketua DPRP menandaskan bahwa dampak Covid-19  sungguh luar biasa, karena bukan hanya sekadar mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat, melainkan juga telah berdampak jauh pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat.

Sudah dua bulan akses keluar masuk orang di bandara maupun pelabuhan ditutup, namun penambahan kasus positif di Provinsi Papua tetap signifikan.

Sehingga dalam waktu yang singkat, kepada para pelaku usaha, kantor – kantor diminta untuk menyiapkan tempat cuci tangan di depan pintu masuk toko maupun kantor sesuai protokol kesehatan, menggunakan masker dan menjaga jarak.

“Dalam kondisi ini kami mencoba mengajak dan untuk melihat serta membuat satu regulasi yang baik dan tidak bertentangan dengan aturan pusat,” jelas Ketua DPRP.

Tujuan regulasi tersebut yaitu untuk melindungi rakyat Papua, karena semua masyarakat di Papua mempunyai hak, yaitu hak untuk bebas dari penyakit, harus sehat, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

“Nantinya kita juga akan mengatur Perda / Perdasi setelah kita membuka akses keluar masuk orang melalui jalur bandara dan laut dalam hal karantina mandiri dengan menyediakan tempat karantina,” jelas Ketua DPRP lebih lanjut.

Di kesempatan sama, Penjabat Sekda Provinsi Papua Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE.,MM mengajak semua pihak untuk menyamakan persepsi.

“Kita harus fokus dengan segala penyakit di Papua, bukan saja dengan Covid, tetapi penyakit menular lainnya juga,” ungkapnya.

Dalam hal ini, bagaimana mengelola orang sakit bisa sembuh, bagaimana orang yang sehat tidak bisa tertular penyakit itu, sehingga tidak perlu membuat Perda berupa sanksi seperti push up ataupun tindakan fisik yang berlebihan, dan itu tidak efektif bagi masyarakat.

“Sehingga yang saya harapkan agar kita bisa membuat suatu regulasi yang benar – benar sesuai kebiasaan atau kebudayaan masyarakat kita di Papua,” harapnya.

Sementara itu, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab, menyampaikan bahwa selama ini kita sudah melaksanakan tugas di lapangan terkait aturan yang sudah dibuat dalam rangka mencegah covid 19 di Papua.

“Tetapi eskalasinya tetap meningkat, berarti terjadi peningkatan di dalam, kenapa terjadi peningkatan, apakah disiplin dan sinergitas kita dalam mencegah pandemi ini, apakah disiplin masyarakat dalam membantu kami dalam mencegah penyebaran virus ini,” ujar Pangdam.

Untuk itu, Pangdam memberi saran dan pemikiran agar dalam membuat suatu regulasi atau Perdasi, bisa benar-benar menjadi dasar hukum kepada masyarakat kita.

“Selama pembatasan aktivitas masyarakat yang di perketat dan di perluas saya rasa masih banyak masyarakat kita juga yang tidak mentaati aturan ini. Diharapkan untuk melibatkan seluruh tokoh – tokoh agama di Papua, yang mungkin bisa meringankan beban kita dalam penanganan covid ini,” ujar Pangdam.

Waka Polda Papua Brigjen Pol Drs. Yakobus Marjuki, di kesempatan tersebut menyampaikan bahwa dari kepolisian tetap menjamin keamanan dalam hal pendistribusian sembako yang bersifat mikro dan makro.

“Kami juga diperintahkan dan sudah menyiapkan unit – unit dalam menangani kasus yang meninggal karena covid – 19 ini untuk membantu Dinas Kesehatan,” ungkap Wakapolda.

Berkaitan dengan kebijakan Gubernur yang melakukan pembatasan aktifitas masyarakat hingga 04 Juni 2020 mendatang, yang kesepakatan bersama tentang pembatasan sosial yang di perluas dan di perketat, atas nama Kapolda Papua, Wakapolda mengucapkan terima kasih atas kerja samanya dalam pelaksanaan tugas serta sinergitas petugas dalam pencegahan, penanganan penyebaran Covid – 19 di Papua.

Wakapolda juga menyatakan dukungannya untuk pembuatan Perdasi dalam hal penanganan Covid – 19 di Papua.

“Saya minta kepada Kabidkum untuk membuat SOP agar anggota yang melakukan tindakan di lapangan tidak arogan dan terukur sesuai SOP yang ada,” ungkap Wakapolda.

Sementara itu, Kabinda Papua Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon, mengungkapkan bahwa yang perlu diantisipasi dalam pembuatan perdasi, adalah jangan sampai tumpang tindih dengan perdasi sebelumnya.

“Terkait penyakit menular bencana non alam, kita jangan hanya melihat penyakit covid saja, karena di Papua ini ada penyakit lain seperti busung lapar dan lain – lain,” ungkapnya.

Karena itu, dalam menyusun perdasi  harus melihat dampak yang akan terjadi, baik dampak ekonomi, dampak sosial, dampak dalam dunia pendidikan dan dampak lainnya, sebagaimana penyampaian Ketua DPRP.

“Saya melihat dalam hal bantuan sosial banyak terjadi tumpang tindih yang menerima bantuan berupa PKH, bantuan sosial tunai, bantuan kemensos yang terjadi sesuai fakta di lapangan yang menerima ini kebanyakan dobol,” ungkapnya.[yat]