JAYAPURA, PapuaSatu.com – Bawaslu Papua memperingatkan kepada dua Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, agar menghindari kerawanan yang menyebabkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) lagi di momen PSU pada 6 Agustus nanti.
Hal itu diungkapkan Hardin Halidin, Ketua Bawaslu Papua saat ditemui wartawan di sela-sela melaksanakan apel siaga menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dijadwalkan digelar Tanggal 6 Agustus 2025.
Kerawanan tersebut, salah satunya adalah politik uang (money politic).
“Sebagaimana biasa, itu pada saat pungut hitung kan ada potensi money politik pasti ada,” ungkapnya.
Untuk itu ia mengingatkan kepada Paslon agar tidak mengulangi sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Barito Utara yang oleh MK diputuskan untuk PSU akibat money politic yang masif terjadi, dan mendiskulifikasi dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Barito Utara.
“Oleh karena itu tentu kita tidak menginginkan itu terjadi,” tegasnya.
Dan sebagai salah satu upaya memperingatkan kepada Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua untuk menghindari berbagai hal yang menyebabkan PSU lagi, Bawaslu akan memanggil secara khusus semua kandidat secara terpisah.
Terkait pengawasan jelang masa tenang hingga pungut hitung, Bawaslu Papua menggelar apel siaga yang dihadiri seluruh personil Bawaslu Kota Jayapura di Kota Jayapura, Sabtu (2/8/25).
Sedangkan untuk kabupaten/kota yang lain, apel siaga dilaksanakan di wilayah masing-masing dengan pertimbangan untuk efisiensi dan efektifitas waktu dan biaya.
Dikatakan, untuk PSU 6 Agustus nanti Bawaslu melibatkan pengawas adhoc di 9 kabupaten/kota yang berjumlah 3331 personil yang sudah siap melakukan pengawasan hingga saat rekapitulasi suara.
“Apel siaga ini tujuannya memperkuat kembali semangat teman-teman seluruh jajaran pengawas, ada pengawas provinsi, pengawas kota, Panwas tingkat Distrik, PKD dan juga pengawas TPS kita yang ada 573 pengawas TPS,” paparnya.
Hardin pun mengingatkan kepada seluruh jajaran yang melakukan pengawasan PSU untuk tetap melaksanakan pengawasan dengan standar moral dan semangat pengawasannya yang sama sebagaimana pengawasan pada Pemilukada 27 November 2024 lalu.
Yang mana, saat ini, terkait dengan efisiensi anggaran yang tentunya berdampak pada semangat menjalankan tugas bila tidak dikelola dengan baik.[yat]
