BEM Uncen Desak Kapolda Segera Cabut Maklumat Tentang RDP

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih, mendesak kepada Kapolda Papua untuk mencabut maklumat setelah mendengar informasi adanya rencana rapat dengar pendapat (RDP) pada masa pandemi Covid-19 yang dikeluarkan Sabtu (14/11/2020).

Ketua Bem Uncen Yops Itlay, menegaskan,  munculnya maklumat Kapolda Papua tentang RDP telah membatasi ruang gerak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

Bahkan terjadinya aksi penolakan RDP dengan cara penghalangan kepada rombongan anggota Majelis Rakyat Papua di pintu keluar Bandara Wamena. Aksi oknum itu, anggota MRP harus pulang kembali ke Jayapura.

“Kami mahasiswa dan pemuda Papua menilai beberapa pernyataan pemerintah daera dan pihak keamanan tersebut akan menjadi konflik Horisontal antar sesama orang asli Papua (OAP),” tegas Yops Itlay di Jayapura belum lama ini.

Untuk menghindari konflik Horizontal, Yops Itlau  mendesak Kapolda papua untuk segera mencabut maklumat yang sudah dikeluarkan setelah mendapat informasi akan adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh MRP.

Iapun meminta kepada aparat penegak hukum agar segera memberikan sanksi hukum  kepada oknum yang mengatasnamakan masyarakat La Pago untuk menolak kedatangan tim RDP pada hari Minggu, 15 November 2020.

“Harus diberikan sanksi hukum karena mereka sudah melanggar aturan dengan menghalang MRP yang menjalankan amanat UU Otonomi Khusus tahun 2001 pasal 77. Sekali lagi, kami minta mereka itu harus diberikan sanksi sesuai hukum yang masih berlaku di Indonesia,” tukasnya.

Yops Itlay kembali menegaskan bahwa para kepala daerah dan beberapa lembaga pemerintahan serta pihak keamanan Negara Republik Indonesia tidak punya hak sma sekali untuk mengatakan Otsus jilid II lanjut atau tidak.

Sebab menurutnya, yang punya hak untuk menentukan sesuai pengalam selama 20 an Otsus berada di Papua adalah rakyat Papua sendiri. “ Jadi pihak-pihak lain jangan lagi menghalang-halangi ruang gerak masyarakat untuk ikut RDP yang diagendakan oleh MRP,” cetus dia.

Khusus untuk dandim, kapolres Jayawijaya, Aku Yops Itlay,  harus berlaku adil terhadap ruang gerak masyarakat di Jayawijaya. “ Untuk tingkat provinsi Pangdam dan Polda Papua juga demikian,” pungkasnya

Hal yang sama disampaikan  Herdinus Wanimbo selaku Sekretaris Bem Uncen, bahwa pihak kemanan jangan berlakukan tidak adil terhadap rakyat. “Kenapa di luar Papua anda memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang, seentara di Papua tidak,” tanya.

Ia meminta agar pihak kemanan stop memancing untuk melakukan konflik Horisontal antar masyarakat. “Jelas, kami mahasiwa mendukung penuh kepada MRP dalam hal pelaksanaan RDP di seluruh kota dan Kabupaten provinsi Papua dan Papua barat. [miki]