JAYAPURA, PapuaSatu.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua ingin melakukan pendekatan kepada masyarakat berbasis kearifan lokal.
Maka, BKKBN melakukan Focus Group Discution (FGD) bersama Gubernur Papua yang diwakili oleh Sekda beserta jajaran forkopimda dan juga tokoh-tokoh masyarakat.
“Kami diskusi tentang kebijakan kependudukan dan keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Papua dan saya membawa konsep kearifan lokal,” kata Kepala Kepala BKKBN RI, dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K), Senin (18/11).
Kearifan lokal sendiri dilakukan karena mengingat bahwa Papua terdiri dari banyaknya wilayah adat dan suku serta muncul pula berbagai stigma tentang KB atau alat kontrasepsi.
“Kami BKKBN ingin edukasi bahwa KB itu bukan untuk membatasi anak akan tetapi menjaga jarak anak agar sejahtera,” ujarnya.
Dikesempatan yang sama, Pembantu Rektor IV Uncen Fredrik Sokoy, S.Sos.M.Si menerangkan, program KB di Papua adalah isu yang sangat sensitif bagi kalangan masyarakat karena stigma membatasi keturunan sedangkan kenyataan, populasi penduduk Papua, terutama Orang Asli Papua (OAP) sangat rendah padahal Papua termasuk wilayah terbesar.
“Harus dilakukan adalah pendekatan berbasis budaya, agama, seni dan sebagainya di setiap wilayah adat. Kita harus me-reimage tentang institusi dan tema yang akan dibawakan. Sehingga ketika kampanye KB, masyarakat Papua bisa tertarik dan mendengarkan,” terangnya.
Dilanjutkan, banyak nilai plus dari program ini. Ia juga meminta untuk reorientasi program. “Jadi kita butuh pendekatan adat, marga, keret harus penting. Program Kampung KB juga menjadi contoh yang membawa dampak yang sangat besar ketertarikan dari masyarakat di kampung lain untuk mengikutinya dimana program ini bukan untuk bicara kontrasepsi tapi di dalamnya ada perencanaan bersama dan sinergi dari sejumlah dinas dan swasta yang terbukti membantu menyejahterahkan keluarga di kampung itu,” lanjutnya.
Pendekatan berbasis kearifan lokal juga disambut baik oleh Sekda Provinsi Papua, Hery Dosinaen. Menurutnya, ini adalah suaty kebijakan yang diterapkan oleh BKKBN untuk merekonstruksi kebijakan yang sentralistik.
“Artinya bukan berarti kebijakan pusat, tetapi setidak-tidaknya kebijakan itu harus bisa diaplikasikan ke semua daerah berdasarkan kearifan lokal yang ada terutama di Papua dan ini tentunya juga berbarengan dengan kebijakan di provinsi oleh Gubernur dimasa kepemimpinannya ada program 1000 hari kerja dan yang selama ini kita juga tidak membatasi kelahiran ibu dan anak yang sehat,” ungkapnya.
Terkait kampung KB, Hery berharap ada data-data konkrit untuk bisa jadi refensi pengambilan kebijakan-kebijakan lebih lanjut. “Sehingga tidak mubazir ketika data ini tidak ada. Harapannya dengan datanya ini Papua dapat memiliki generasi yang baik. Untuk kedepannya lakukanlah pendekatan berbasis kearifan lokal, lihat geografis dan instrumen yang mendukung pendataan juga,” tutupnya. [ayu]
