BPJS Kesehatan Cabang Jayapura Beri Penghargaan Kepada Kajari Mimika

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Djamal Adriansyah, S.Kom.,AAAK bersama Kepala Kejaksaan Negeri Mimika, Sutrisno Margi Utomo, SH.,MH, saat memberi keterangan pers usai penyerahan penghargaan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Kotaraja, Kotamadya Jayapura, Kamis (25/11/21)
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Djamal Adriansyah, S.Kom.,AAAK bersama Kepala Kejaksaan Negeri Mimika, Sutrisno Margi Utomo, SH.,MH, saat memberi keterangan pers usai penyerahan penghargaan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Kotaraja, Kotamadya Jayapura, Kamis (25/11/21)

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Atas peran sertanya dalam mengembalikan hak 17 ribu masyarakat Kabupaten Mimika, dalam mendapatkan jaminan BPJS Kesehatan, Kepala Kejaksaan Negeri Mimika menerima penghargaan dari Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura.

Penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Djamal Adriansyah, S.Kom.,AAAK yang diterima Kepala Kejaksaan Negeri Mimika, Sutrisno Margi Utomo, SH.,MH, di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, di Kotaraja, Kotamadya Jayapura, Kamis (25/11/21).

“Penghargaan ini kami berikan kepada Kejaksaan Negeri Mimika, karena telah membantu kita dalam cakupan semesta indonesian coverage di Kabupaten Mimika,” ungkap Djamal Adriansyah kepada wartawan usai penyerahan penghargaan.

Diceritakan, bahwa ada 17 ribu masyarakat Mimika yang kepesertaan di BPJS Kesehatan sempat non aktif.

Dengan bantuan dan dukungan dari Kajari Mimika, serta setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kepesertaan di BPJS Kesehatan untuk 17 ribu warga itu aktif kembali.

Selain itu, pihak Kejaksaan Negeri Mimika juga memberi dukungan dalam penegakan kepatuhan bagi pemberi kerja atau badan usaha dalam membayarkan iuran BPJS untuk karyawannya.

“Jadi kami ada MoU dengan Kejaksaan, itu ada mekanisme pelimpahan atau penyerahan, namanya Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan Pak Kasi Datun, melalui arahan dari Pak Kajari, sehingga ada 19 badan usaha di Kabupaten Mimika sudah kami serahkan dan sudah ditindaklanjuti,” jelasnya.

Dan atas bantuan Kejaksaan Negeri Mimika, saat ini hampir semuanya sudah selesai dan ada beberapa yang sedang berjalan, dengan total iuran yang dibayarkan dan masuk pada penerimaan negara, ada lebih dari Rp 100 juta.
Dan saat ini, angka coverage penjaminan BPJS Kesehatan untuk Kabupaten Mimika mencapai 96,52 persen dari total penduduk 311 ribu jiwa lebih.

Kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, bahwa sesuai Perpres dan Permendagri, cakupan Indonesian coverage di suatu daerah adalah minimal 95 persen.

Atas penghargaan tersebut, Kajari Mimika, Sutrisno Margi Utomo, SH.,MH menyampaikan terima kasihnya kepada Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Jayapura.

Dikatakan, bahwa apa yang dilakukannya adalah sudah menjadi tugas kejaksaan, khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara, yakni membantu pemerintah, BUMN, BUMD termasuk BPJS Kesehatan.

“Kebetulan, di BPJS ini ada dua persoalan yang disampaikan, yang pertama terkait pemerintah daerah, yang semestinya dibayarkan, oleh karena adanya refokusing anggaran kemarin sehingga iuran BPJS untuk masyarakat tertunggak untuk dibayarkan.

“Kami membantu memberi kejelasan, karena itu adalah kewajiban pemerintah, sehingga akhirnya yang itu tadi, yakni terkavernya kembali 17 ribu warga, dan semua bisa menikmati layanan kesehatan dengan penjaminan oleh BPJS Kesehatan,” ungkap Kajari Mimika.

Berikutnya terkait beberapa pemilik badan usaha yang tadinya menunggak.

Setelah dipanggil dan diberi arahan, langsung merespon dengan bersedia membayarkan iuran BPJS Kesehatan yang menjadi hak para karyawannya.[yat]