JAYAPURA, PapuaSatu.com – Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda S.Sos. S.IP, MM menyerahkan satu pucuk senjata api jenis Mouser dengan nomor 323 R dan tiga buah munisi caliber 7,62 mm kepada Panglima Kodam XVII Cenderawasih, Mayjen Yosua P.Sembiring.
Senjata api tersebut berasal dari kelompok KKSB Talengga Gire dibawah kepemimpinan Goliath Tabuni.
“Kelompok tersebut menyerahkan senjata ini kepada kami. Lalu saya beserta dandim dan kapolres Puncak Jaya ke Jayapura untuk serahkan ke Pangdam karena ini adalah hak Pangdam,” kata Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda saat menyerahkan Senjata Api kepada Pangdam XVII/Cenderawasih Aula Koridor Makodam XVII/Cenderawasih, Jum’at (21/6/2019) siang.
Pangdam dalam sambutannya, mengatakan pihaknya akan terus menyambut baik para kelompok separatis agar kembali ke pangkuan NKRI.
“Ini merupakan salah satu tugas kami yakni senantiasa menjalin komunikasi yang baik serta menyambut hangat kelompok saparatis yang tidak sepaham dalam ideologi namun telah sadar dan ingin kembali ke NKRI,” katanya.
Pangdam menegaskan, kelompok KKSB yang telah kembali ke NKRI, maka akan diberikan kesejahteraan dan diperlakukam layak sebagai penduduk NKRI.
Sementara itu, kepada wartawan, Pangdam menjelaskan, segala informasi terhadap kepemilikan senjata yang selama ini depegang oleh Telangga Gire sudah digali.
“Yang jelas sudah kita gali, pimpinannya sipa, berapa kelompoknya, aktifitasnya apa?. Kita garap secara perlahan-lahan karena yang kita garap ini manusia,” katanya.
“Manusia ini kan dinamis, terus bagaimana nanti kegiatan yang dilakukan untuk mereka. Nanti ada tata caranya sendiri,” tambah Pangdam.
Disinggung jumlah senjata milik TNI yang masih ada di tangan KKSB?, Pangdam enggan membeberkannya, karena senjata masih banyak di tangan kelompok tersebut.
“Senjata itu kan banyak dan ada beberapa kelompok dari mereka, ada Kelompok Tabuni, ada kelompok Telanggang, kelompok Eginus Kogoya. Jadi kalau kita cerita satu persatu terlalu banyak. Diluar masih ada,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda menyampaikan terimakasih atas kerja keras yang dilakukan oleh Pangdam dan Kapolda Papua beserta jajarannya, sehingga semua yang terjadi merupakan komitmen bersama dalam membangun kabupaten Puncak Jaya.
Namun tugas yang dilakukan selaku kepala daerah tidak terlepas dari pemerintah UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah. “Saya selaku Bupati Puncak Jaya, didalamnya ada tugas saya diatur disitu. Pertama, saya menjalankan tugas pemerintahan, kedua pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Bagian dari pembinaan masyarakat inilah yang saya lakukan seperti sekarnag ini,” katanya.
Seluruh kelompok selama ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan Pangdam, lanjut Bupati Yuni, perlu ada pendekatan persuasive dan pendekatan emosional kekeluargaan.
“Jadi bagi mereka, ketika mereka menyerahkan diri dengan ketulusan hati mereka melakukan pendekatan melalui Dandim dan seluruh jajaran. Kami pemerintah ada disana perlu melakukan sinergitas dan melakukan hubungan yang baik,” tukas dia.
Bupati Yuni mengaku bahwa dengan membangun komunikasi dan koordinasi di masing-masing institusi, maka niscaya bahwa segala sesuatu persoalan dapat diselesaikan. “Bukti Hari ini kita bisa menyerahkan satu pucuk senjata. Ini merupakan hasil kerjasama dan komunikasi yang baik selama ini kita bangun,” tukasnya.
Sejarah kabupaten Puncak Jaya sejak tahun 2004 pecahnya gangguan KKSB, kala itu, aku Bupati Yuni masih Sekda dan sudah 10 tahun menjabat Sekda. “Kita tidak boleh memberikan harapan mereka dengan uang dengan membayar milyaran. Kalau mengharapkan mereka hanya membayarkan uang miliyaran sekalipun dan segala sesuatu kita lakukan lau bicara emosional dari satu kesatuan maka tidak akan pernah kita temukan mereka,” katanya.
“Jadi pentingnya yang disampaikan bapak Pangdam bahwa kita melakukan pendekatan Persuasif, dengan pendekatan hubungan emosional. Saya selaku kepala daerah saya memberikan jaminan dan jawaban, terlepas dari apa yang disampaikan Pangdam dan Kapolda,” pungkasnya. [ayu/loy]
