Deflasi di Kota Jayapura dan Merauje Makin Dalam, BPS Minta Pemerintah Melakukan Antisipasi

0
121
Bambang Wahyu Ponco Aji SST, M.SI. Kepala Bidang Statistik Distnbusi, BPS Papua saat merilis berita resmi statistik di kantornya, Selasa (01/10/19).
Bambang Wahyu Ponco Aji SST, M.SI. Kepala Bidang Statistik Distnbusi, BPS Papua saat merilis berita resmi statistik di kantornya, Selasa (01/10/19).

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Perkembangan IHK (Indeks Harga Konsumen)/inflasi di Kota Jayapura dan Merauke pada Bulan September 2019, sama-sama mengalami deflasi yang makin dalam.

Hal itu sebagaimana data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Papua, bahwa di Bulan September 2019, Kota Jayapura mengalami deflasi 1,26 persen, dibawah deflasi Bulan Agustus 2019 yang tercatat deflasi 0,14 persen.

Demikian juga di Kota Merauke, yang selama Bulan September 2019 mengalami deflasi sebesar 0,99 persen, dibawah deflasi bulan Agustus 2019 yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,18 persen.

Bambang Wahyu Ponco Aji SST, M.SI. Kepala Bidang Statistik Distnbusi, BPS Papua mengungkapkan, bahwa deflasi tersebut lebih disebabkan oleh penurunan harga bahan pangan dengan andil -1,23 persen.

“Untuk Kota Jayapura, andil terbesar adalah penurunan harga ikan ekor kuning, yaitu -0,692 persen. Yang mana masyarakat di Kota Jayapura tingkat konsumsi ikan cukup tinggi,” ungkapnya saat merilis berita resmi statistik di kantornya, Selasa (01/10/19).

Yang mana, dari survei BPS, 90 persen warga di Kota Jayapura menyatakan mengkonsumsi ikan, terutama ikan laut.

Berikutnya adalah ikan cakalang dengan andil sebesar -0,228 persen, cabai rawit sebesar -0,127 persen, tarif angkutan udara sebesar -0,088 persen, bawang merah sebesar -0,051 persen, ikan deho sebesar -0,039 persen, ikan kawalina sebesar -0,020 persen, bawang putih sebesar -0,017 persen, kubis sebesar -0,017 persen, daging sapi sebesar -0,016 persen, dan beberapa komoditas lainya.

Sedangkan di Merauke, andil terbesar juga kelompok bahan makanan, terutama sayur-mayur, dengan andil terbesar adalah penurunan harga kacang panjang, dengan andil terhadap deflasi sebesar 0,316 persen.

Berikutnya adalah bawang merah sebesar -0,218 persen, bawang putih sebesar -0,119 persen, cabal rawit sebesar -0,105 persen, telur ayam ras sebesar -0,088 persen, kangkung sebesar -0,085 persen, kubis sebesar -0,052 persen, ikan paha sebesar -0,032 persen, daging ayam kampung sebesar -0,028 persen, buncis sebesar -0,028 persen, dan beberapa komoditas lainya. Secara umum deflasi tersebut didominasi oleh pengaruh penurunan harga pada kelompok bahan makanan dengan andil mencapai -1,01 persen terhadap total deflasi di Merauke.

Namun demikian, kata Bambang Wahyu Ponco Aji, bahwa di Kota Jayapura perkembangan inflasi tahun berjalan September 2019 mencapai -0,56 persen. Pencapaian ini Iebih rendah dan terkendali dibandingkan September 2018 yang sebesar 3,45 persen.

Selain itu inflasi year on year (yoy) September 2019 sebesar 2,56 persen, sehingga inflasi Kota Jayapura cukup terkendali dan masih dibawah target pemerintah yang menargetkan inflasi berkisar pada 3,50 persen.

Inflasi yoy tersebut relatif lebih rendah dibandingkan yoy September 2018 yang sebesar 5,63 persen.

Adapun di Merauke inflasi tahun berjalan September 2019 mencapai -2,55 persen. Pencapaian berbanding terbalik dibandingkan September 2018 yang sebesar 2,67 persen.

Adapun inflasi year on year (yoy) September 2019 sebesar 0,07 persen dan relatif lebih rendah dibandingkan yoy September 2018 yang sebesar 4,43 persen.

BPS Provinsi Papua menilai bahwa berdasarkan pantauan inflasi month-to-month selama tiga bulan terakhir memberikan sinyal bahwa capaian inflasi di Kota Jayapura maupun Merauke relatif terkendali.

Mengingat besaran andil penyumbang deflasi di kedua kota tersebut didominasi oleh kelompok bahan makanan, maka pemerintah perlu mengantisipasi terhadap potensi gejolak harga di masa mendatang yang disebabkan oleh ketersediaan stok di pasar.

Namun demikian, pemerintah perlu mencermati lebih jauh terkait fenomena deflasi yang terjadi secara terus-menerus. Diperlukan monitoring terhadap gejala kelesuan yang mungkin timbul pada para pelaku ekonomi untuk segera disikapi dan diantisipasi segera.[yat]