JAYAPURA, PapuaSatu.com – Sebagai upaya mendeteksi dini munculnya kerawanan pada pelaksanaan Pemilukada serentak, sejak tahapan pencalonan hingga kampanye dan proses pungut hitung, Bawaslu Papua melaunching pemetaan kerawanan pemilihan, di salah satu hotel di Kota Jayapura, Selasa (17/9/24).
Dalam kesempatan tersebut, juga sebagai rapat koordinasi bersama stakeholder, baik pemerintah, TNI, Polri, pimpinan partai politik, akademiso, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan lain-lain.
“Kegiatan hari ini sesungguhnya ini bagian dari deteksi dini dari kami, upaya kami untuk melakukan pencegahan terhadap potensi-potensi konflik pada pelaksanaan Pilkada 2025 nanti, ” ungkap Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin saat ditemui wartawan usai lounching.
Dikatakan, dari hasil assesment Bawaslu, dari 9 wilayah di Provinsi Papua tedapat tiga kategori kerawanan.
Yakni dengan indeks kerawanan tinggi yang terjadi di Kabupaten Sarmi, kerawanan sedang untuk Pemilu di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen.
Sedangkan dua kabupaten lain, yakni Biak Numfor dan Supiori masuk daerah dengan tingkat kerawanan rendah.
“Peta kerawanan ini diukur dari empat dimensi, yang pertama itu terkait sosial politik, kedua terkait penyelenggaraan Pemilunya, yang ketiga kaitannya kontestasi dan yang keempat itu partisipasi masyarakat, ” ungkapnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Bawaslu Papua mengemas dalam bentuk diskusi, dan menghadirkan empat narasumber terkait dengan sudut pandang berbeda.
Yakni, untuk dari sisi internal Bawaslu ditampilkan Yofrey Piryamta N. Kebelen, selaku Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Papua.
Berikutnya dari sisi masyarakat adat, ditampilkan Leo Imbiri, selaku Sekjen Dewan Adat Papua.
Berikutnya adalah dari LSM yang konsen untuk melakukan pengawasan jalannya Pemilu secara independen, yakni Latifaf Anum Siregar, selaku Direktu Aliansi Demokrasi untuk Papua.
Dan yang terakhir adalah dari kelompok pemerhati pelaksanaan Pemilu, Anugrah Pata, selaku Koordinator Perhimpunan Pemilih Indonesia.[yat]
