Dewan Adat Kaimana Ingin Contor Kampung Adat di Kabupaten Jayapura

Foto bersama usai pertemuan Dewan Adat Kaimana dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura di ruang VIP Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah Sentani, Selasa (21/6/22)
Foto bersama usai pertemuan Dewan Adat Kaimana dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura di ruang VIP Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah Sentani, Selasa (21/6/22)

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Upaya pemberdayaan masyarakat adat melalui pembentukan kampung adat dengan pengakuan kepemimpinan adat di Kabupaten Jayapura menjadi role model.

Kali ini, Dewan Adat Kabupaten Kaimana yang ingin mencontoh dengan melakukan kunjungan ke Pmerintah Kabupaten Jayapura, yang diterima Asisten Asisten III Bidang Administrasi Setda Kabupaten Jayapura, Dr. Timotius Demetouw,  SE,M.Si di ruang VIP Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah Sentani, Selasa (21/6/22).

Ketua Dewan Adat Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Yohanes Werfete kepada wartawan mengungkapkan bahwa kunjungannya adalah dalam rangka pembentukan kampung adat di Kabupaten Kaimana.

“Kami mendengar bahwa di Kabupaten Jayapura sudah terbentuk kampung adat, maka ini menjadi bahan referensi buat kami yang datang dan belajar,” ungkapnya saat ditemui wartawan usai pertemuan.

Dikatakan, pihaknya akan berupaya menerapkan pola pembentukan kampung adat di Kabupaten Jayapura untuk dilakukan juga di Kabupaten Kaimana.

“Saya selaku Ketua Dewan Adat Kaimana, akan mendekati pemerintah daerah,  dalam hal ini Bupati agar memberi tanggapan serius dengan apa yang kami lakukan ini,” ujarnya.

Keinginannya terkait pembentukan kampung adat tersebut, karena pemerintahan desa atau kampung administrasi yang sementara ini berjalan tidak sesuai harapan masyarakat adat.

“Teristimewa terkait dana yang begitu besar yang digelontorkan ke kampung, ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil,” jelasnya.

Asisten III Bidang Administrasi Setda Kabupaten Jayapura, Dr. Timotius Demetouw,  SE,M.Si menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Dewan Adat Kaimana ke pemerintah Kabupaten Jayapura.

Dikatakan, pembentukan kampung adat yang lebih menekankan pada pengakuan kepada kepemimpinan adat melalui Kebangkitan Adat tanggal 24 Aktober 2013 di Kabupaten Jayapura, didasarkan pada SK Bupati Nomor 319 dan 320 yang menetapkan 9 Dewan Adat suku, sebagai wujud dari kebangkitan masyarakat adat dan juga 36 kampung adat.

Dikatakan kriteria kampung adat adalah harus memiliki wilayah, sistem pemerintahan adat, dan memiliki peradilan adat.

Sehingga, sampai saat ini dari 36 kampung adat yang ditargetkan, baru 14 kampung adat yang telah didorong ke pemerintah pusat untuk mendapat kodefikasi sebagai kampung adat yang diakui negara dan mendapat pendanaan dalam hubungan dengan dana APBN dan APBD.[yat]