JAYAPURA, PapuaSatu.com – Isu penyalahgunaan dana otsus sebesar Rp1,8 triliun yang sedang hangat diperbincangkan membuat Dewan Adat wilayah Lapago DPRP Papua pun mulai angkat bicara.
Thimotius Wakur selaku Dewan Adat Lapago DPRP Papua mengatakan pihaknya meminta bukti karena atas dasar bukti apa sehingga Lukas Enembe diisukan telah melakukan penyalahgunaan dana otsus.
“Harus ada bukti, jangan asal menyebarkan isu karena Provinsi Papua selama 7 tahun kepemimpinan Lukas Enembe, laporan keuangannya selalu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kenapa tahun ini bisa muncul angka Rp 1,8 T yang diisukan di korupsi oleh Lukas Enembe?,” katanya saat jumpa pers bersama wartawan di Bangi Kopi Tiam Abepura, Selasa (2/3) siang.
Wakur sayangkan nama baik Lukas Enembe tercoreng karena isu yang beredar demikian. Maka sebagai dewan adat dari Lapago, sudah sepantasnya pihaknya memberikan tanggapan.
“Saya mau sampaikan, dana otsus yang ditangani Lukas Enembe itu dimulai tahap kedua setelah 10 tahun berlalu. Dia (Lukas Enembe) baru menangani selama 7 tahun, apakah ada datanya itu Rp 1,8 T itu? Jangan sampai itu data bukan di masa kepemimpinan Lukas Enembe, kami orang Lapago yang merasa tidak terima dengan tuduhan itu,” ujarnya.
“Kami merasa pemerintah pusat selalu mengalihan isu untuk Papua dan tidak berfokus pada pembangunan di Papua. Isu-isu lain seperti ham, otsus jilid II belum selesai, sekarang mau lempar isu lain,” tukas Wakur.
Sementara itu, Kope Wenda, S.Pak selaku Dewan Adat Lapago mengungkapkan, pada masa kepemimpinan Lukas Enembe, pembagian dana otsus sangat baik terutama bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
“Semenjak bapak Lukas Enembe jadi Gubernur, itu pembagian dana otsus 80 persen di Kabupaten/Kota, 20 persen di Provinsi. Jadi dana-dana itu langsung ditangani oleh Bupati dan Walikota,” ungkapnya.
Tak hanya itu, ia juga beberkan bahwa pada masa kepemimpinan Lukas Enembe, hak-hak orang Papua lebih diperhatikan salah satunya pengangkatan 14 kursi dewan adat DPRP. “14 kursi ini kan pak Lukas ada baru mau pengangkatan,” beber Wenda.
Pihak Dewan Adat Lapago menuntut nama baik Lukas Enembe, dan meminta pemerintah pusat untuk mengkaji ulang isu tersebut. [ayu]
