Diduga Selewengkan Dana Desa 1 Trliun Lebih, LI-BAPAN Minta Jaksa Periksa Bupati Yahukimo

Ketua Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (LI-BAPAN) Kabupaten Yahukimo Yosef Elopore
Ketua Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (LI-BAPAN) Kabupaten Yahukimo Yosef Elopore

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Ketua Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (LI-BAPAN) Kabupaten Yahukimo Yosef Elopore, meminta kejaksaan tinggi Papua untuk segera memeriksa Bupati Yahukimo, Abock Busup atas dugaan penyelewengan dana desa (DD) sejak tahun anggaran 2017-2020, dengan total nilai Rp 1.311.604.486.200,- (satu triliun tiga ratus sebelas milyar enam ratus empat juta delapan pilih enam ribu dua ratus rupiah).

“Saya minta agar Kejati Papua memeriksa yang bersangkutan. Dana Desa yang diselewengkan Bupati berdasarkan bukti yang kami peroleh dari masyarakat Yahukimo dan bukti-bukti lain yang diperoleh melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Provinsi Papua dan KPPN Kabupaten Jayawijaya,” kata Yosef Elopere kepada PapuaSatu.com, pada Senin (28/09/2020).

Menurutnya, dengan sejumlah bukti yang diperoleh menjadi alasan kuat untuk melaporkan Bupati Yahukimo atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan.

“Nilai uang yang diterima oleh pemerintah kabupaten Yahukimo pertahun 2017-2020 itu sangat besar untuk meningkatkan pembangunan dari desa ke kabupaten, pendidikan atau SDM, dan peningkatan ekonomi daerah melalui anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, namun diselewengkan oleh Bupati,” ujar Yosef.

Yosef menegaskan,  bahwa semua bukti tindakan korupsi yang dilakukan Bupati Yahukimo sudah dilaporkan ke Kejaksaan melalui LI-BAPAN sebagai lembaga yang sudah berbadan hukum dan berdiri secara independen.

“Laporan ini sudah ada ke kejaksaan tinggi provinsi Papua tembusan pengadilan tinggi Papua, Gubernur Papua, Ombudsman perwakilan Provinsi Papua, Polda Papua, BPK Papua, dan tembusan di Pusat yaitu, lembaga investigasi badan edukasi penyelamatan aset negara LI-BAPAN RI,  Mendagri, kementerian Desa, Kapolri, kejaksaan Agung, jaksa Intelijen Khusus, Jaksa muda tindak pidana khusus, BPK, Ombusman RI, KPK, Menkopluhukamdan hasil laporan ini sudah diterima juga Presiden RI Joko Widodo,” ujarnya.

Menurut Yosef, alasan kuat melaporkan Bupati Yahukimo karena dana desa tidak dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat, tidak ada transparansi dari  yang bersangkutan. Bahkan selama kepempinannya tidak ada bukti nyata yang dilakukan, seperti bukti pembangunan. Selama lima tahun tidak ada yang dibuat.

“semua nya sudah jelas dan masyarakat Yahukimo juga telah mengetahui kasus-kasus ini namun mereka kurang ada landasan untuk menuntut seluruh hak-hak mereka. Sehingga kami mendorong masyarakat untuk bapak bupati Yahukimo segera diperiksa oleh kejaksaan tinggi provinsi dan lembaga terkait lainnya.

Lebih lanjut disampaikan Yosef  bahwa biang yang dilakukan oleh Bupati tidak hanya kepada masyarakat, akan tetapi juga kepada ASN, dan mahasiswa Yahukimo yang notabene merupakan generasi penerus kabupaten Yahukimo.

Bentuk aksi  protes dan kekesan masyarakat kepada Bupati dengan melakukan aksi demo hingga berujung pada pengrusakan rumah kediaman Bupati Yahukimo oleh mahasiswa pada beberapa tahun lalu di Jayapura.

Selain korupsi dana desa, lagi-lagi Yosef menyebutkan bahwa dalam pembagian sembako dan uang bantuan tunai langsung (BLT) pasca pandemic Covid-19, yang seharusnya diterima masyarakat di beberapa distrik dan Kampung, namun kenyataannya tidak ada.

“Itulah sebabnya kami minta kepada Kejaksaan Tinggi Papua yang merupakan penegakn hukum, agar memanggil Bupati Yahukimo dan guna mempertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukan,”  pungkasnya. [miki/loy]