JAYAPURA, PapuaSatu.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kota Jayapura menggelar kegiatan “Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota” di Hotel Horison Padang Bulan, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Kamis (21/05/2026).
Kegiatan yang dibuka Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, M.M. tersebut dilakukan untuk memperkuat pemenuhan hak anak dari tingkat akar rumput.
Saat ditemui wartawan, Wakil Walikota menjelaskan bahwa salah satu output utama dari agenda ini adalah pembentukan forum anak di setiap wilayah kampung. Kehadiran wadah ini diproyeksikan menjadi jembatan resmi aspirasi anak-anak Papua.
“Lewat kegiatan ini nanti akan dibentuk forum anak di setiap kampung. Forum anak ini bertugas sebagai DPR-nya anak di kampung masing-masing sebagai ruang aspirasi dari para anak untuk menyampaikan persoalan atau keluhan yang dihadapi,” ujar Rustan Saru.
Ia merincikan, forum anak memiliki mandat krusial untuk memetakan serta mendata berbagai aspek kehidupan anak di lingkungannya, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga kondisi sosial ekonomi keluarga.
“Misalnya apakah anak-anak semua sudah sekolah atau ada yang putus sekolah, inilah tugas kita dari forum anak untuk mendata itu. Kemudian kalau ada ibu hamil di situ juga didata, apakah gizinya sesuai standar atau tidak, apakah posyandu sudah jalan atau tidak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rustan menambahkan bahwa aspek ekonomi dan pola asuh juga menjadi bagian dari pendataan wajib. “Sisi ekonominya, apakah ada pekerjaan atau tidak, perlakuan orang tua terhadap anak bagaimana, itu juga harus didata.”
Semua data lapangan yang dikumpulkan oleh forum anak tersebut nantinya akan diserahkan kepada pihak eksekutif untuk dijadikan sebagai basis penyusunan kebijakan daerah yang terintegrasi.
“Itu semua nantinya menjadi tugas Dinas P3AKB untuk nanti menjadi program konvergensi. Jadi penanganannya secara menyeluruh dan holistik, bukan parsial,” tegas Wakil Wali Kota.
Pemerintah Kota Jayapura optimis intervensi berbasis data riil ini mampu menyelesaikan isu-isu krusial daerah dalam beberapa tahun ke depan, terutama masalah gizi kronis dan ketenagakerjaan.
“Salah satu harapannya adalah menurunnya angka stunting di Kota Jayapura, kalau bisa di bawah satu digit atau di bawah 10 persen. Jangka panjangnya, akan menurunkan angka pengangguran di Kota Jayapura,” tuturnya.
Di lokasi yang sama, Kepala Dinas P3AKB Kota Jayapura, Betty Anthoneta Puy, mengonfirmasi bahwa program penguatan kelembagaan ini bergerak aktif dengan mengandalkan dukungan dana sisa otonomi khusus (Otsus) Papua.
“Kegiatan ini didanai dana Otsus, sehingga kami melibatkan kampung-kampung di lima distrik yang ada di Kota Jayapura,” urai Betty.
Untuk tahap awal persidangan dan pelatihan, Dinas P3AKB memfokuskan pendampingan pada dua wilayah distrik terdekat dengan keterwakilan dari lima kampung utama.
“Hari ini pembukaan di Distrik Heram dan Distrik Abepura yang diikuti lima kampung. Peserta hari ini 30 orang yang mewakili forum anak, pendamping anak di tiap kampung, dan aparat kampung,” imbuhnya.
Betty pun mendesak jajaran birokrasi di bawahnya untuk bersikap proaktif dalam merealisasikan pembentukan lembaga anak ini agar tidak berhenti pasca-seremonial hotel semata.
“Kegiatan ini harus ditindaklanjuti oleh pemerintahan distrik maupun kelurahan/kampung, dalam rangka pembentukan forum-forum anak yang ada di tingkat kampung/kelurahan,” pungkasnya.[yat]
