JAYAPURA, PapuaSatu.com – Anggota Komisi I DPR Papua, Albert Meraudje bersama 2 anggota DPR Kota Jayapura dari Fraksi Partai NasDem DPRK Jayapura, Pares Lood Wenda dan Novelt Azriel Krey , berkolaborasi untuk meperjuangkan aspirasi masyarakat kampung tiba-tiba Kelurahan Awiyo,Distrik Abepura-Kota Jayapura-Papua.
Ketiga perwakilan rakyat ini menjaring semua aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses dengan menghadirkan masyarakat Kampung Tiba Tiba, yang berlangsung pada Kamis (13/2/2025).
Dihadapan masyarakat, Alberth Merauje yang juga sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Provinsi Papua ini menyampaikan, kehadirannya di Kampung Tiba-tiba bukan orang asing akan tetapi hadir disini untuk kembali bertemu masyarakat dan ingin mendengar apa yang menjadi keluh kesah yang selama ini dirasakan oleh masyarakat.
“Saya bersama dua anggota DPR Kota Jayapura yang tidak lain dari Fraksi NasDem, yang di posisikan di Komisi C dan Komisi D datang ke sini untuk berkolaborasi memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu, Alberth selaku komisi IV DPR Papua yang membidangi infrastruktur dan Sumber Daya Alam (SDA) ini meminta kepada masyarakat untuk menampaikan aspirasinya guna diperjuangkan kepada pemerintah sesuai dengan bidang masing-masing.
Selama dua jalm lebih bertemu masyarakat, Alberth mengaku banyak aspirasi yang sudah diserap dari masyarakat Kampung Tiba – Tiba, salah satunya masalah kebutuhan air bersih hingga kepastian hak diatas tanah yang mereka tempat selama ini.
“Warga di sini masih harus membeli air bersih, padahal ini adalah kebutuhan pokok. Selain itu, mereka merasa tidak aman karena sering didatangi oleh orang-orang yang mengaku sebagai pemilik tanah. Mereka meminta sertifikat tanah agar bisa tinggal dengan tenang,” ujarnya.
Selain itu, kata Alberth menyampaikan bahwa masih ada warga mengelukan masalah pendidikan anak-anak mereka. Dimana selama ini masih membebani orang tua, sementara orang tua memiliki ekonomi terbatas.
Bahkan, diketahui Beasiswa yang seharusnya diterima anak-anak mereka sering tersendat, bahkan ada yang belum menerima sama sekali.
Bukan hanya itu, masalah Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) masih belum dirasakan oleh masyarakat di Kampung Tiba-tiba. Padahal, Posyandu merupakan salah satu utama kesehatan bagi masyarakat. “Mereka ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di Kampung ini. Meskipun Puskesmas sudah cukup baik, namun peralatan dan pelayanan umum masih perlu ditingkatkan,” tukasnya.
Mengenai infrastruktur, tambah Alberth, juga menjadi aspirasi utama mulai dari pembangunan jalan lingkungan dan saluran air yang rusak membuat aktivitas warga terganggu. “Mereka minta agar infrastruktur segera diperbaiki agar mereka bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman,” kata Albert.
Tidak hanya itu, perumahan yang tidak layak huni warga meminta bantuan pemerintah yang sebelumnya diberikan agar direhab secara kontinyu. “Rumah-rumah di sini masih belum layak huni. Saat hujan atau angin kencang, warga merasa tidak nyaman,” ujarnya.
Selain itu, aspirasi masyarakat mengenai kriminalitas di kalangan pemudah, masalah penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang dianggap belum tepat sasaran. “BLT di Kampung ini diduga ada indikasi KKN dan nepotisme dalam penyaluran bantuan. Mereka yang berhak justru tidak menerima bantuan,” tegas Albert.
Alberth menegaskan, semua aspirasi masyarakat akan dicatat untuk nanti diperjuangkan ke Pemerintah, Baik Pemerintah Provinsi Papua maupun Pemerintah Kota Jayapura.
“Kami akan kami bawa aspirasi ini ke DPR, baik itu di DPR Provinsi maupun DPR Kota Jayapura. Kami berharap Pemerintah bisa ditindaklanjuti setelah kami Bahasa dalam rapat Dewan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem DPR Kota Jayapura, yang juga Ketua Komisi C, Pares Lood Wenda, menyampakan, semua apirasi yang disampaikan masyarakat di Kampung Tiba akan memperjuangkan ke Pemerintah Kota Jayapura dan juga kepada Pemerintah Provinsi Papua melalui Anggota DPR Papua yang saat ini bersama-sama melaksanakan reses.
“Tentu dengan kolabrasi kami dengan DPR Papua bisa mengawal pengusulan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah kota, seperti beasiswa dan bantuan usaha termasuk keluhan masyarakat mengenai UMKM. Aspirasi akan kami bahas di DPR Papua untuk disampaikan ke Pemerintah Kota Jayapura,” ujarnya.
Sementara itu, Novelt Azriel Krey, anggota Komisi D DPR Kota Jayapura, saat ini masyarakat ingin mendapatkan pelayanan kesehatan seperti Posyandu dan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).
“Kami akan memanggil dinas terkait untuk menindaklanjuti permintaan warga, terutama terkait kesehatan dan pendidikan,” bebernya.
Masalah lain, seperti pembangunan infrastruktur jalan, air bersih, rumah tidak layak huni. “Keluhan masyarakat ini harus diperjuangkan. Masyarakat harus mendapat sentuhan dari pemerintah, sehingga lewat reses kami bersama DPR Papua akan memperjuangkannya,” pungka Nobelt. [loy]
