Dukung AHY, Partai Demokrat di Papua Serahkan Pernyataan Sikap ke Kemenkum HAM Papua

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Pengurus Partai Demokrat Provinsi Papua dan seluruh pengurus DPC Partai Demokrat di 29 Kabupaten/Kota se-Papua, menyerahkan pernyataan sikap dukungan atas kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono kepada Kementerian Hukum dan HAM Papua.

Pernyataan sikap ini diserahkan langsung oleh Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, DR. Yunus Wonda SH.MH didampingi Sekretaris DPD Demokrat, Boy Markus Dawir dan pengurus partai Demokrat tingkat kabupaten, kota dan Provinsi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua,  Anthonius Mathius Ayorbaba, SH. M.Si, Rabu (10/03/2021) sore.

“Tadi, kami sudah serahkan seluruh pernyataan sikap dari  ketua-ketua DPC 29 Kabupaten/Kota dan dari Ketua DPD Provinsi Papua Bapak Lukas Enembe sebagai bentuk dukungan kami terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat yang sah kepada Kementerian Hukum dan HAM Papua,” kata Yunus Wonda usai menyerahkan pernyataan sikap.

Yunus Wonda menegaskan, semua pernyataan sikap yang baru saja diserahkan merupakan aspirasi dan satu sikap dari partai Demokrat Provinsi Papua bahwa seluruh pengurus baik di tingkat Provinsi sampai kabupaten/kota hingga DPAC tetap berada dalam satu komando yaitu Ketua Umum adalah AHY.

“Itu sikap kami, sehingga kami sampai hari ini di Provinsi Papua tidak ada perpecahan ataupun ada di kubu kubu yang lain.  Kami tetap dalam satu komando yaitu di bawa komando ketua umum kami AHY,” tegas Yunus Wonda.

Meski diakuinya bahwa orang-orang yang ada di Indonesia Timur sedikit awam terhadap peristiwa yang terjadi di kanca Nasional hingga terjadinya perpecahan, seperti yang terjadi di tubuh Demokrat.

“Sebagai tokoh atau pemimpin di Negara ini harusnya memberikan satu ceramah atau satu pandangan sikap yang memberikan nuansa yang baik kepada masyarakat kita di seluruh pelosok tanah air. Namun nyatanya, kami sedang dipertontonkan sikap yang sebenarnya bukan sikap seorang pemimpin di Negara ini, seperti yang terjadi di tubuh Demokrat dengan mengambil kekuasan partai,” cetus Yunus Wonda.

Jika sang pemimpin di negara ini memiliki pengaruh besar bagi rakyat Indonesia maka tidak merebut kekuasaan yang sudah dibangun oleh orang lain. “Ya, kalau punya pengaruh kenapa tidak bikin saja partai baru. Disitu lah tolak ukur mengukur kemampuam kita bahwa kita juga punya pengikut yang banyak, tapi kenapa harus ambil partai orang,” katanya.

“ Kok tidak ada angin tidak ada hujan tiba-tiba langsung di ambil alih, ya ini kan tanda bahwa semua orang sedang haus kekuasaan di atas negara ini sehingga mengorbankan banyak hal, demokrasi yang sudah kita bangun itu luntur begitu saja dengan sikap arogansi yang ada,” sambung Yunus Wonda.

Yunus menuturkan, dirinya sebagai kader partai Demokrat menyayangkan kader-kader, Tokoh-tokoh Partai Demokrat yang dulu di katakan pendiri yang pernah punya jasa dan seterusnya dan kini mereka berada di garus Kongres Luar Biasa (KLB).

“Pertanyaan saya sederhana saja seperti begini. di jaman  bapak SBY sebagai Ketua Partai saat itu dan juga sebagai Presiden selama 10 tahun, orang – orang ini kan ada di sekeliling pak SBY, orang – orang ini ikut menikmati pada saat itu, tetapi hari ini orang – orang itu keluar mengambil alih dan diam-diam menikam partai demokrat dari belakang. Ini sebenarnya menunjukan bahwa bukan politisi yang hebat. Kami meliha ini adalah politisi ke kanak-kanakan,” pungkasnya.

Kendati demikian, lanjut Yunus, bahwa seluruh pengurus partai Demokrati di tingkat DPD Provinsi Papua dan kabupaten/kota tetap mengikuti arahan dari dibawah kepemimpinan AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat. “Seperti apa yang arahkan, kami partai Demokrat Provinsi Papua taat dan tunduk. Bukti itu, kamia menyatakan sikap bahwa ketua kami sampai hari ini adalah AHY,” katanya.

Usai menyerahkan pernyataan sikap, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba mengatakan,  penyampaian aspirasi seluruh ketua partai Demokrat di kabupaten/kota maupun di Provinsi Papua akan melanjutkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

“Tentu apa yang menjadi aspirasi partai Demokrat di Papua ingin menyelesaikan persoalan secara bijak dan secara internal. Makanya, kami secara resmi menerima aspirasi dan melanjutkan ke pusat yaitu Menteri Hukum dan HAM RI,” pungkasnya. [loy]