JAYAPURA, PapuaSatu.com – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, secara resmi mengukuhkan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura, Nur Hasan dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Kota Jayapura, Senin (20/4/2026).
Pengukuhan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa pengukuhan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas tata kelola kepegawaian di Papua.
“Pengukuhan Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura pada hari ini memiliki arti yang sangat strategis. Momentum ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan bagian penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara,” ujar Fakhiri.
Ia menambahkan bahwa keberadaan Kantor Regional BKN sangat penting sebagai mitra utama pemerintah daerah dalam membangun sistem kepegawaian yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Pengukuhan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian, serta menjawab berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan ASN di Provinsi Papua,” katanya.
Gubernur juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang adaptif dan berorientasi pada hasil, sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
“Dinamika pembangunan saat ini menuntut birokrasi yang semakin adaptif, inovatif dan berorientasi pada hasil. Karena itu, penerapan sistem merit dan manajemen talenta harus dilakukan secara konsisten,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia berharap Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura yang baru dapat menghadirkan inovasi dan solusi atas berbagai persoalan kepegawaian di daerah.
“Saya berharap Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura yang baru dapat menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, memperkuat koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah, serta menghadirkan inovasi dalam sistem pelayanan kepegawaian,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengaitkan penguatan ASN dengan visi pembangunan Papua, yakni “Papua Cerah” (Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni).
“Papua yang cerdas menuntut ASN yang kompeten dan adaptif. Papua yang sejahtera membutuhkan aparatur yang bekerja efektif. Dan Papua yang harmoni menghendaki ASN yang menjunjung tinggi etika dan integritas,” katanya.
Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dengan BKN guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Dengan kerja sama yang solid dan komitmen yang kuat, saya yakin kita dapat mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Papua,” tutupnya.
Pengukuhan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Papua melalui pengelolaan ASN yang profesional dan berintegritas.[yat]
