JAKARTA, PapuaSatu.com– Gubernur Papua Matius D. Fakhiri terus bergerak cepat dalam upaya mempercepat pembangunan dan penataan sektor strategis di wilayah Papua. Dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Gubernur Fakhiri menggelar pertemuan dengan jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) untuk membahas percepatan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di Provinsi Papua.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPR Papua, Ketua Kadin Papua, Plt. Kepala Dinas SDM Papua, Kepala Biro Ekonomi, Kepala Bappeda, serta Juru Bicara Gubernur Papua, Dr. Muhammad Rifai Darus.
Wakil Menteri ESDM RI Yuliot Tanjung menjelaskan, pertemuan itu membahas langkah-langkah percepatan pembangunan di Papua, khususnya di sektor pertambangan dengan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kami akan melakukan percepatan penetapan wilayah usaha pertambangan di Provinsi Papua. Masih banyak potensi tambang yang belum dimanfaatkan di provinsi induk, sehingga perlu dikonsolidasikan terlebih dahulu sebelum penetapan dokumen WUP dilakukan,” ujar Wamen ESDM.
Ia menegaskan, percepatan ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memastikan kehadiran nyata pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain membahas WUP, pemerintah juga menyoroti sejumlah kebijakan strategis seperti BBM Satu Harga, ketersediaan listrik, serta program sambungan listrik baru bagi masyarakat Papua sebagai bukti hadirnya negara di tengah rakyat.
“Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Termasuk dalam pengelolaan saham investasi, karena yang menandatangani perjanjian investasi adalah provinsi induk. Kami akan menata pengaturan internal agar pembagian manfaat antara provinsi induk dan daerah pemekaran lebih jelas,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Matius Fakhiri menyatakan bahwa pemerintah provinsi tengah menyiapkan langkah konkret untuk menata kawasan pertambangan secara menyeluruh, dengan memastikan partisipasi aktif masyarakat adat dalam setiap prosesnya.
“Ini adalah bagian dari kerja cepat pemerintah melihat Papua secara menyeluruh. Karena itu, saya datang ke Kementerian ESDM untuk membenahi dan mempercepat program-program strategis yang berkaitan dengan energi dan sumber daya mineral,” kata Gubernur Fakhiri.
Selain fokus pada sektor pertambangan, Pemprov Papua juga akan memperluas akses layanan listrik hingga wilayah pinggiran, serta mendorong pengembangan pusat layanan jasa dan industri di provinsi induk sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang.
“Kita ingin Papua Induk menjadi pusat layanan jasa dan industri, termasuk pembangunan pabrik-pabrik yang membutuhkan pasokan listrik. Semua ini akan disiapkan bersama jajaran teknis di bawah koordinasi Kementerian ESDM,” ujarnya.
Fakhiri menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan kementerian akan terus diperkuat, termasuk dalam pembahasan investasi strategis seperti kerja sama dengan PT Freeport Indonesia agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata di seluruh provinsi di Tanah Papua.
“Kita ingin semua bergerak cepat agar Papua bisa maju bersama. Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, kita optimistis pembangunan di Papua akan lebih terarah dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. [redaksi]
