JAKARTA, PapuaSatu.com – Gubernur Provinsi Papua Mathius Derek Fakhiri menegaskan bahwa masa depan pembangunan Papua bergantung pada satu hal utama: konektivitas antarwilayah.
Menurutnya, percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih harus dimulai dari membuka akses darat, laut, dan udara yang menghubungkan seluruh wilayah.
Hal ini disampaikan Mathius Fakhiri usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama lima gubernur daerah otonom baru (DOB) Papua di Kantor Kemenko Infrastruktur, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).
Pertemuan tersebut membahas langkah strategis pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan Papua, mulai dari pembukaan kawasan ekonomi baru, peningkatan akses transportasi, hingga penyelesaian Jalan Trans-Papua sebagai proyek prioritas nasional.
“Pembangunan Papua tidak bisa dilepaskan dari upaya memperkuat konektivitas. Jalan Trans Jayapura–Wamena, misalnya, harus benar-benar tembus dan berkualitas baik. Jika jalur ini berfungsi maksimal, hasil pertanian dari Keerom dan Kabupaten Jayapura bisa tiba di Wamena hanya dalam satu hari,” tegas Fakhiri.
Konektivitas sebagai Katalis Ekonomi Baru
Fakhiri menilai, konektivitas yang kuat akan menjadi katalis tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di Tanah Papua.
“Ketika jalur transportasi darat, laut, dan udara saling terhubung, distribusi logistik akan lebih cepat, biaya turun, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujarnya.
Untuk itu, Mathiua Fakhiri menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Papua harus merata, bukan hanya terpusat di wilayah pesisir atau perkotaan.
“Jangan hanya pesisir dan kota yang maju. Daerah pegunungan juga harus menikmati akses dan harga kebutuhan pokok yang terjangkau,” ujarnya.
Fokus ke Jalur Wamena–Puncak–Intan Jaya
Gubernur Fakhiri menyebut, salah satu fokus pembangunan ke depan adalah membuka jalur darat Wamena–Puncak–Puncak Jaya–Intan Jaya hingga Papua Tengah, yang diyakini akan menjadi poros ekonomi baru di kawasan pedalaman.
Selain itu, Pemprov Papua juga tengah mendorong penguatan armada laut dan logistik antarwilayah, terutama untuk wilayah pesisir utara seperti Sarmi, Yapen, dan Waropen.
“Papua membutuhkan dukungan armada laut yang memadai agar mobilitas barang dan jasa antar kabupaten bisa berjalan cepat dan efisien,” tambahnya.
Sinergi dengan Pemerintah Pusat
Fakhiri menyambut positif komitmen pemerintah pusat melalui Kemenko Infrastruktur dan kementerian teknis lainnya dalam mempercepat pembangunan Papua. Ia menilai, kehadiran Menko AHY membawa semangat baru pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Kami mengapresiasi langkah cepat Menko AHY yang ingin memastikan Papua mendapat perhatian serius. Pemerintah pusat dan daerah harus berjalan seiring agar pembangunan tidak lagi parsial, tapi terintegrasi,” jelasnya.
Ia menegaskan, sinergi lintas pemangku kepentingan menjadi fondasi utama agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di daerah tertinggal dan pedalaman.
Fokus pada Keadilan dan SDM Papua
Fakhiri menutup dengan penegasan bahwa pembangunan Papua harus berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, tidak semata pembangunan fisik.
“Papua punya potensi besar, baik sumber daya alam maupun manusia. Tugas kita memastikan pembangunan berjalan adil dan menyentuh semua lapisan masyarakat. Kalau masyarakat sejahtera, Papua akan damai,” pungkas Gubernur Fakhiri. [loy]
