JAYAPURA, PapuaSatu.com – Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri mengungkapkan bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Papua masih didominasi transfer dari pusat sebesar 77,84%, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 22,16 persen.
“Kita juga melihat adanya permasalahan mendasar dalam struktur keuangan daerah, terutama ketergantungan tinggi pada transfer pusat dan keterbatasan ruang fiskal, serta tekanan belanja yang belum sepenuhnya produktif,” ungkapnya saat memaparkan kondisi fiskal daerah dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) di Hotel Suni Abepura, Kamis (30/4/26).
Dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, juga dihadapkan dengan kondisi geografis dan demografis yang khas.
Wilayah yang luas, topografi pegunungan, serta banyaknya wilayah terpencil menyebabkan aksesibilitas terbatas dan biaya pembangunan tinggi, yang berdampak pada ketimpangan antarwilayah.
Berangkat dari berbagai tantangan tersebut, pembangunan Papua ke depan difokuskan pada penguatan isu-isu strategis secara terintegrasi. Mulai dari penanggulangan emiskinan dan pengangguran, pemerataan pembangunan antar wilayah, penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas SDM, tata kelola pemerintahan, inovasi daerah, lingkungan.
“Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan kemandirian fiskal, peningkatan kualitas belanja, serta optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah,” jelas Fakhiri.
Yang mana, kondisi fiskal daerah Papua dari tahun ke tahun menunjukkan tekanan yang cukup nyata.
Pendapatan daerah menurun dari sekitar Rp13,03 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp3,05 triliun pada tahun 2024 bahkan pada tahun 2025 pendapatan daerah menurun di angka Rp2.32 triliun.
Untuk itu, Gubernur Fakhiri menyampaikan langkah-langkah yang perlu didorong, antara lain optimalisasi PAD melalui digitalisasi pendapatan daerah dan optimalisasi pemanfaatan asset daerah, serta penguatan tata kelola.
Di sisi belanja, perlu dilakukan penajaman prioritas agar lebih berdampak langsung bagi masyarakat, serta memperkuat kolaborasi pendanaan lintas pemerintahan, dunia usaha, dan mitra pembangunan.[yat]
