SENTANI, PapuaSatu.com – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Jayapura masih dalam proses untuk mendapatkan harga ideal per porsinya.
Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Pemerintah Kabupaten Jayapura yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura adalah Dr. Yusuf Yambe Yabdi, ST., MT., bersama Badan Gizi Nasional dan sejumlah yayasan yang mendapat kontrak untuk pengadaan MBG di Kabupaten Jayapura, di salahsatuhoteldiKotaSentani, Selasa (5/11/25).
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Asisten II Setda Kabupaten Jayapura, Asisten III Setda Kabupaten Jayapura, serta unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dibahas berbagai persoalan terkait MBG, seperti ketersediaan bahan baku dan tingkat kemahalan, dan lain-lain.
Yusuf Yambe Yabdi mengungkapkan bahwa terkait pelaksanaan MBG di Kabupaten Jayapura, sudah dilaksanakan secara optimal, baik kepada anak-anak maupun ibu hamil.
“Kewajiban kami di Pemerintah membentuk satuan tugas untuk bagaimana merakukan pengawasan dan pengendalian terhadap semua, sehingga persaingan di dalam masing-masing yayasan dan PPG ini tidak menimbulkan satu gejolak sosial yang nanti akhirnya berdampak kepada nama baik bangsa Indonesia,” ujarnya.
Salam hal ini, dengan membentuk satuan tugas yang di dalamnya ada Asisten II sebagai PIC, sebagai asisten yang membawa ekonomi dan pembangunan yang langsung bertugas untuk bagaimana semua OPD-OPD itu dapat memberikan kontribusi yang positif di dalam kelangkaan bahan pangan atau kelangkaan hal-hal yang menyangkut dengan harga semuanya di bawah bidang ekonomi.
Dan juga ada Asisten III yang juga akan membantu dengan bagaimana menggerakkan ASN dalam turut mensukseskan Astacita Presiden.
Dikatakan, terkait dengan kebutuhan buah-buahan, sayuran, dan lain-lainnya, yang sebenarnya arahan mendagri jelas.
Dalam hal ini bisa menggerakkan PKK dan dengan mengedukasi seluruh ibu rumah tangga atau seluruh masyarakat dengan menanam di pekarangan.
“Maka itu juga bisa menjadi bagian yang potensial untuk bisa memberikan support terhadap MBG ini,” sambungnya.
Ia juga berharap kepada media terus menjadi mitra yang solid dengan pemerintah di dalam menyampaikan halal positif dalam program Pemerintah Pusat dan juga kibijakan pemerintah daerah.
Koordinator BGN Kabupaten Jayapura, Ruth Widyastuti mengungkapkan bahwa PGN bersama Pemerintah Daerah sedang mengkaji besaran yang ideal terkait harga per porsi MBG.
Saat ini, untuk porsi kecilnya kita Rp.13.000, porsi besarnya Rp.13.432.
Dalam penentuan harga, bahwa yang menentukan index kemahalan adalah dari pusat.
“Sehingga kami lagi bekerja sama dengan Pemda untuk kita merevisi dengan harga-harga yang ada di Kabupaten Jayapura,” jelasnya.
Dikatakan juga, bahwa dari BGN meminta tidak hanya bilang kita kebutuhan harganya segini, tapi disesuaikan dengan harga yang ada di pasar seperti bagaimana, kemudian disetujui oleh Bupati.
“Kita lagi berusaha untuk meminta untuk kenaikan harga index kemahalan. Dengan yang seperti tadi, kita kerja sama dengan Pemda untuk merevisi harga-harga yang ada di pasaran,” ungkapnya.[yat]
