JAYAPURA, PapuaSatu.com – Rapat evaluasi APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2025 dan Tata Tertib DPR Papua bersama TAPD yang berlangsung di ruang rapat DPR Papua, Kamis (09/01/2025) kini telah disempurnakan.
Evaluasi ini sebagai tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Kementrian Dalam negeri terhadap dokumen APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2025.
Wakil Ketua I DPR Papua, Herli Beatix Monim SE,MM mengatakan, Tim TAPD kini telah melakukan penyempurnaan terhadap hasol evaluasi APBD 2025 dan sesuai dengan apa yang telah dipelajari.
Dari hasil evaluasi kemendagri, kita Herlin Monim, perlu dilakukan rasionalisasi terhadap sejumlah kegiatan pada SKPD yang saat ini sudah berikan kepada tim TAPD untuk menjadi catatan penting guna melakukan rasionalisasi.
“hari ini tim TAPD bersama dengan OPD SKPD ini melakukan rasionalisasi lagi dan kemudian mereka mengisi kembali ke dalam matrixs untuk kemudian di finalisasi lalu kemudian kita melihat bersama lagi untuk kemudian dikembalikan kepada kementerian dalam negeri,” ujarnya.
Ia berharap dengan waktu yang diberikan bekerja dengan maksimal. Mudah mudahan dalam satu hari ke depan ini sudah bisa di finalisasi dan diselesaikan oleh tim TAPD dan kemudian bisa segera dibawa kembali kelementerian dalam negeri.
“Hari ini intinya sudah dilakukan evaluasi, sudah selesai finalisasi dan kemudian sudah merampungkan itu, artinya tim TAPD telah melakukannya bersama seluruh SKPD termasuk didalamnya DPR Papua. Oleh karena itu rasionalisasi ini kita akan tunggu setelah mereka serahkan kepada kita kembali untuk penandatanganan persetujuan kesepakatan,” tukasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPR Papua, Supriad Laling mengatakan, hasil evaluasi APBD tahun anggaran 2025 sudah disempurnakan dan akan segera di kirim ke Kementrian.
“Sudah disempurnakan dan dalam waktu dekat ini sudah di kirim ke kementerian. Selanjutnya kami menunggu tatib dari Kementerian untuk pembentukan Alat Kelengkapan Dewan,” ujar Laling usai rapat.
Hanya saja Politisi Partai PKS belum belum bisa mengeluarkan secara resmi perubahan-perubahan yang tercantum dalam APBD termasuk anggaran di setiap komisi.
“Saya belum mengeluarkan secara resmi. Yang jelas sempat semua kosong terutama di setiap Komisi dan hari ini sudah ada titik temu dan tinggal pelaksanaan danpembentukan alat kelengkapan dewan,” ujarnya. [loy]
