Inginkan Ibukota Provinsi di Mimika, OKIA Sangat Merindukan Terbentuknya DOB Provinsi Papua Tengah

Panasehat OKIA, Yohanes Kemong
Panasehat OKIA, Yohanes Kemong

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Rencana pemekaran Provinsi Papua menjadi beberapa provinsi, tampaknya menjadi harapan yang sangat ditunggu-tunggu.

Sebagaimana diungkapkan tokoh masyarakat dan juga Pengarah/Penasihat Organisasi Kaum Intelektual Kaum Amume (OKIA), Yohanes Kemong, yang menyatakan sangat setuju terkait  akan dibentuknya Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah.

“Terkait pemekaran Kami dari OKIA sangat setuju dengan pemekaran yang mana ini merupakan terobosan yang baik, dari pada saya berteriak fungsi DPRD dan pegawai, lebih baik Provinsi ada,” ungkap Yohanes Kemong dalam keterangan persnya yang diterima PapuaSatu.com, Senin (20/2/22).

Ia pun menyatakan bahwa hal itu sangat dirindukan masyarakat.

“Kami sangat merindukan sekali hal ini, karena kami dari OKIA juga tidak pernah ada duduk di lembaga legislatif dan MRP, untuk SDM, kami sudah sangat siap,” tandasnya.

Menurutnya, Timika sudah sangat layak, sehingga OKIA menunggu kapan bisa terealisasi pemekaran Provinsi Papua Tengah.

“Saya pernah jadi tim Pemekaran Kabupaten di Mimika maka saya tau baik dan tidaknya pemekaran ini,” ujarnya.

Bertolak dari pengalaman tahun 2001 yang sempat turun inpres saat Presiden Megawati Soekarnoputri tentang pemekaran antara Provinsi Papua Barat dan Papua tengah, namun Papua tengah tidak jadi dan Papua Barat yang jadi, akibat konflik sosial (Perang Suku) di Timika.

“Saya termasuk salah satu orang yang diajak oleh Bupati Mimika ke Jakarta untuk menandatangani persetujuan pemekaran Provinsi Papua Tengah, saat ini APBD mimika sudah 4 Triliun lebih, kami lihat anak-anak kami yang sarjana masih pengangguran mau masuk ke KPU saja tidak bisa maka itu kami menanti-nantikan hal ini agar semua bisa terjawab,” tuturnya.

Ketua OKIA,  Raimondus Kelanangame
Ketua OKIA, Raimondus Kelanangame

Hal senada diungkapkan Ketua OKIA,  Raimondus Kelanangame, yang menyatakan apresiasinya terkait rencana pemerintah dalam Pemekaran Propinsi Papua Tengah.

“Dimana sesuai dengan pembicaraan – pembicaraan di akar rumput atau kalangan masyarakat, masyarakat dapat menerima dengan baik rencana pemekaran Propinsi Papua Tengah,” ungkap Raimondus.

Namun dibalik itu semua, sambungnya, ada beberapa catatan penting yang perlu disampaikan kepada pemerintah kabupaten maupun pusat terkait bagaimana langkah pemerintah dalam melindungi ataupun memproteksi hak – hak kehidupan masyarakat adat (Amugme dan Kamoro), khususnya di Kabupaten Mimika menyangkut perlindungan tanah, hak ulayat dan kesempatan dalam mendapat lapangan pekerjaan.

“Selain dari pada point tersebut diatas, kami juga rasa bahwa pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal terkait Otonomi Khusus (OTSUS) yang mana OTSUS yang sudah berjalan awal ini, kami masyarakat adat di Mimika belum merasakan dengan baik, namun dalam kesempatan ini kami merespon baik rencana pemerintah dalam hal pemekaran Propinsi Papua tengah yang mana bisa membawa hal baik bagi kami masyarakat Adat (Amugme dan Kamoro) di Kabupaten Mimika ini,” tuturnya.

Dan sesuai aspirasi masyarakat adat, kata  Raimondus, agar nanti Ibu Kota Propinsi Papua Tengah harus berada di Mimika.

Sekertaris OKIA, Fransisko Kemong
Sekertaris OKIA, Fransisko Kemong

Sementara itu, Tokoh Pemuda OKIA dan juga selaku Sekertaris Okia di Kabupaten Mimika, Fransisko Kemong mengungkapkan bahwa masayarakat di Kabupaten Mimika mendukung penuh pemekaran Provinsi Papua Tengah.

“Dengan adanya pemekaran Provinsi Papua Tengah kami berharap semoga proses pemekaran cepat dilasanakan, karena kami masyarakat di Kab. Mimika sangat menanti agar Pemekaran Provinsi Papua Tengah dapat terlaksana,” ungkapnya.[redaksi]