JAYAPURA, PapuaSatu.com – Komponen Barisan Merah Putih (BMP) RI di Papua melontarkan 7 poin pernyataan sikap sebagai bentuk komitmen bahwa BMP RI selalu menjaga keutuhan RI dan juga mengawal seluruh kebijakan pemerintah RI, Jum’at (19/2) sore.
Perkumpulan ini merupakan organisasi pejuang setia pengawal ideologi Pancasila yang tergabung dalam Komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua.
Pimpinan BMP RI, Yonas Nusi didampingi rekan-rekannya yakni Max Abner Ohee selaku Ketua BMP Papua, Jack Puraro selaku Ketum Gerakan Pemuda Jayapura, Nico Mauri selaku Ketua Dewan Paripurna Daerah (Deparda) Provinsi Papua, Yanto Eluay selaku Ketua Presedium Putra-Putri Pejuang Pepera (P5), Jan Christian Arebo selaku Ketum Pemuda Adat Papua, Hendrikus Eben Gebze selaku Masyarakat Tokoh Adat Papua Selatan dan Rando Rudamaga dari DPP Forum Masirei membacakan 7 bulir poin pernyataan sikap yang sudah disepakati bersama sebagai berikut :
- Kami Putra dan Putri Komponen Merah Putih RI di Papua berkomitmen menjaga kedaulatan NKRI bersama-sama TNI dan Polri dari Sabang sampai Merauke.
- Kami Putra dan Putri Komponen Merah Putih RI di Papua, tetap memberikan dukungan terhadap setiap keputusan pemerintah dimana, telah teragendakan pembahasan Revisi UU No. 21 tahun 2001 atau UU Otsus dan tetap menjaga hak-hak dasar Rakyat Papua yang di amanatkan dalam UU dimaksud.
- Kami Putra dan Putri Kompenen Merah Putih RI di Papua, memohon kepada Presiden RI Ir. Joko Widodo (Jokowi), agar dapat membentuk Lembaga Independen Pengelola Dana Otonomi khusus terpisah dari APBD.
- Kami Putra dan Putri Komponen Merah Putih RI di Papua, mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat di mana telah menerima aspirasi masyarakat dari berbagai daerah, untuk ada kebijakan pemekaran Provinsi dan juga dapat diakomodir pemekaran Kabupaten Kota yang sesuai dengan dokumen usulan pemekaran yang telah ada.
- Kami Putra dan Putri kompenen Merah Putih RI di Papua menyerukan kepada seluruh masyarakat Papua di mana saja berada untuk tidak terhasut dengan berita berita yang berasal dari oknum atau pihak-pihak yang ingin memecah bela persatuan dan kesatuan anak bangsa dan Memohon kepada pihak Polri lndonesia, untuk bertindak tegas melakukan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kami Putra dan Putri kompenen Merah Putih RI di Papua, mendukung sepenuhnya TNI dan Polri untuk mengejar dan menangkap Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) yang telah membuat jatuhnya Korban dari pihak sipil maupun TNI- Polri.
- Kami Putra dan Putri kompenen Merah Putih RI di Papua, mendukung pihak aparat penegak hukum agar menindak tegas pejabat atau siapapun pelaku atau siapapun yang melakukan tindakan penyalahgunaan dana Otsus yang mengakibatkan kerugian Negara yang berimbas pada instabilitas di wilayah Papua.
Terkait poin 1, 5 & 6, Max Abner Ohee meminta agar pihak-pihak yang memanfaatkan isu-isu Papua untuk kepentingannya agar berhenti agar Indonesia tidak terpecah belah. “TNI Polri silahkan data mereka dan menegakkan hukum agar mereka berhenti berusaha menghancurkan bangsa ini” ujarnya.
Jan Christian Arebo menambahkan, pemerintah juga harus menaruh perhatian kepada situasi yang sedang terjadi di Intan Jaya. “Jadi ada perhatian serius dari Pemprov Papua, jangan hanya berharap kepada TNI- Polri sebagai aparat Kamtibmas disana tetapi harus ada perhatian yang diberikan,” tambah Jan.
Selain itu, ia juga meminta tak perlu ada oknum-oknum di luar Papua yang ikut berbicara soal Otsus dan pemekaran di Papua, karena hal itu sudah ada yang mengakomodir. “Panja Otsus dan Pemekaran itu sudah dibentuk, tidak perlu campur tangan,” ucapnya.
Yanto Eluay mengungkapkan, pemekaran tanah Papua didasari oleh tujuan pemerintah menyetujui aspirasi masyarakat dengan adanya daerah otonomi baru.
“Ini untuk kesejahteraan masyarakat dan juga untuk kedamaian masyarakat, untuk kepentingan masyarakat dan tak ada tujuan lain. Inti dari pemekaran ini untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Tidak ada tujuan-tujuan lain dari pemekaran itu,” ungkapnya Eluay.
Ia juga memberi apresiasi kepada pemerintah pusat atas respon dari pemerintah pusat karena telah menyetujui adanya daerah otonomi baru. Ia meminta setiap tokoh di Papua tidak menyampaikan pendapat ataupun sikap pribadi yang seolah-olah adalah sikap seluruh rakyat Papua.
“Kepada seluruh tokoh-tokoh saya ingin sampaikan jangan menggeneralisir bahwa pernyataan Anda adalah pernyataan seluruh rakyat Papua,” pintanya tegas.
Mengenai otsus, Yonas Nusi mengatakan penting adanya Lembaga Independen Pengelola Dana Otonomi khusus terpisah dari APBD agar dapat mengawal dana Otsus hingga ke rakyat. “Ini penting karena akan mengawal dana terstruktur dengan baik dari Istana ke kampung-kampung supaya tidak terjadi kesalahan untuk kedua kali,” katanya.
“Sementara untuk pemekaran, pemekaran provinsi itu untuk menyerap sumber daya manusia dengan baik,” sambung Yonas.
Untuk poin 7, Jack Puraro , 7 poin yang disampaikan adalah pikiran yang disampaikan seluruh rakyat yang ingin hidup damai. “Konflik itu jangan berkepanjangan dan Papua dijadikan tempat untuk konflik. Saya ingin sampaikan agar negara lebih tegas dan gunakan powernya untuk tindak segala tindakan yang memprovokasi dan mengacaukan keamanan di Papua, karena Papua adalah tanah damai,” tuturnya.
Nico Mauri juga mengajak semua komponen masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam membangun Papua. “Kita harus bersama-sama dukung pemerintah, mari bangun Papua,” tutupnya.[ayu]
