Ini Kata Bupati Jayapura Soal Nasib Honorer K2

0
192
Mathius awoitauw, SE, M.Si
Bupati Jayapura, Mathius awoitauw, SE, M.Si

SENTANI, PapuaSatu.com – Persoalan honorer di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota di Papua tampaknya menjadi masalah yang sulit.

Pasalnya, permintaan para kepala daerah untuk diakomodirnya honorer K2 dalam penerimaan CPNS formasi 2018 yang baru diumumkan akhir Juli 2020, mendapat penolakan dari pusat.

Upati Jayapura, Mathius Awoitauw pun menyatakan, bahwa pemerintah pusat tidak mentolerir bagi honorer K2 yang berusia diatas 35 tahun.

“Untuk usia ini jadi masalah, karena pemerintah pusat sudah menentukan,” ungkap bupati kepada wartawan di Sentani, Selasa (28/7/20).

Sehingga diambil solusi, bahwa honorer K2 yang usianya diatas 35, menjadi tenaga kontrak dengan hak hampir sama dengan PNS.

Bedanya adalah pada saat pensiun, haknya adalah hanyabl berupa pesangon yang langsung diterima. “Jadi beda-beda tipis saja,” ujar bupati.

Terkait honorer yang sudah bekerja lama, kata bupati, sudah lama disampaikan para kepala daerah di pusat agar diutamakan.

“Itu tidak diakomodir. Itu yang kita sesalkan,” ungkap Bupati Mathius.

Bupati Mathius Awoitauw juga menceritakan sejumlah persoalan terkait CPNS formasi 2018 yang telah diumumkan hasilnya.

Diantaranya adalah terkait dengan pemenuhan kuota 80 persen Orang Asli Papua (OAP), terutama untuk penempatan di daerah luar kota, seperti Distrik Kaureh, Airu, dan lain-lain.

“Yang mendaftar ada tiga ribu, yang memilih di daerah luar kota itu sedikit, malah ada selisih untuk OAP itu 109 orang,” ungkap bupati bercerita.

Untuk itu diambil kebijakan, porsi OAP yang 109 diambilkan OAP yang mendaftar di kota Sentani.

“Tidak masalah, yang penting memenuhi,” ujar bupati.

Dikatakan, untuk memenuhi kuota tersebut, tingkat atau ranking nilainya tidak sama, yakni untuk di daerah nilainya lebih rendah dibanding yang di kota bisa diterima.

Sementara di kota pendaftarnya sangat banyak, dan peringkat yang diambil adalah dari nilai tertinggi.

Disinggung munculnya ada oknum yang bermain, bupati mempersilahkan untuk diungkap bila ada pihak yang mengetahui, tentunya dengan bukti yang kuat.

“Boleh, silahkan. Semua orang silahkan melakukan koreksi, tetapi kalau bisa koreksi yang tidak boleh ada tendensius, dan menggunakan lembaga resmi,” ungkapnya.

Namun, kata bupati, sepengetahuannya tidak ada masalah berarti terkait CPNS formasi 2018 yang telah diumumkan.[yat]