JAYAPURA, PapuaSatu.com – Persoalan stabilitas keamanan pasca terjadinya rasisme terhadap mahasiswa asal Papua yang berbuntut pada aksi demo yang menimbulkan kerusuhan di sejumlah tempat di Provinsi Papua, terus menjadi bahan sorotan dari berbagai kalangan, baik di Papua maupun di luar Papua.
Kali ini sebuah sorotan muncul dari salah satu tokoh Papua, yaitu Malaikat Alfius Tabuni, selaku Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Papua.
“Harapan kami sebagai orang tua, kami sebagai ketua mewakili seluruh orang tua di 29 kabupaten/kota, bahwa pendidikan itu penting, pendidikan itu hak setiap orang di seluruh dunia. Itu hak dasar,” tegasnya kepada wartawan di Jayapura, Minggu (22/9/19).
Kalau hak dasar itu tergores, tergeser nilainya, menurutnya, akan fatal akibatnya bagi masa depan Papua, terutama terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) orang Papua.
“Oleh karena itu, harapan kami sebagai Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan, mari hamba-hamba Tuhan, tokoh adat, tokoh perempuan, baik itu dia kristen berbagai denominasi yang ada, mari kita melakukan kedamaian, supaya tidak terjadi berkepanjangan konflik yang bersifat horizontal,” harapnya.
Dikatakan, bahwa kedepan harus ada pembauran tenaga kerja dari berbagai provinsi di Indonesia yang bekerja di berbagai institusi pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di seluruh Indonesia.
“Kami minta Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia, kedepan semua putera puteri anak bangsa harus ada di semua departemen yang ada di Republik Indoneaia, sehingga ada pembauran
Sehingga Papua itu ada terwakili,” ungkapnya.
“Harapan kami anak-anak kami yang lulus studi tidak fokus kerja di Papua, tapi mereka adalah aset bangsa seluruh Indonesia,” sambung Malaikat A. Tabuni yang mendirikan forum Pembauran kebangsaan Papua sejak Tahun 2006.
Dalam kesempatan tersebut. Malaikat A. Tabuni juga mengungkapkan dinamika yang berkembang dari sejumlah tokoh Papua yang menyikapi tentang rencana perpindahan ibukota Negara.
Dikatakan, bahwa beberapa waktu yang lalu ada sekelompok orang menuju ke Istana Presiden RI di Jakarta, dengan mengatasnamakan kepala suku, raja orang Papua, dan membawa aspirasi untuk Presiden Jokowi dapat membangun istana negara di Provinsi Papua.
“Kami di Papua itu lima wilayah adat, ada Lapago, Mepago, Tabi, Saireri, dan Animha. Sehingga bila berbicara Papua, maka lima wilayah adat itu harus duduk hadir bersama-sama, menyampaikan tentang kebenaran-kebenaran yang terjadi saat ini untuk Indonesia,” ungkapnya.
“Jadi bukan segelintir orang mengatasnamakan kepala suku, mengatasnamakan raja orang Papua, lalu melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia di Istana Negara,” lanjutnya.
Karena itu, Malaikat A. Tabuni meminta kepada pihak yang membangun komunikasi, masyarakat yang mengatasnamakan kepala suku yang mebawa aspirasi ke istana negara di Jakarta untuk pembangunan istana presiden di Papua, untuk segera melaporkan kepada Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Papua.[yat]
