Ini Tuntutan Dari Koalisi Masyarakat Sipil-Papua Pasca Aksi Demo Anti Rasisme

0
99
Caption : Honny Teddy Wakum Dari LBH Papua, Termina Tabuni Dari OLS-HAM Papua, Sem Awon Koordinasi Koalisi Masyarakat Sipil-Papua dan Yulius Lala'ar dari Perkumpulan Bantuan Hukum Cenderawasih saat jumpa pers, Selasa (17/9/2019) siang.
Caption : Honny Teddy Wakum Dari LBH Papua, Termina Tabuni Dari OLS-HAM Papua, Sem Awon Koordinasi Koalisi Masyarakat Sipil-Papua dan Yulius Lala'ar dari Perkumpulan Bantuan Hukum Cenderawasih saat jumpa pers, Selasa (17/9/2019) siang.

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Pasca Aksi Demo Anti Rasisme yang berujung anarkis, Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil-Papua, Sem Awom meminta pemerintah dan kepolisian untuk mengeluarkan data valid terkait jumlah korban luka dan jiwa pasca demontrasi di tanah Papua selama ini.

“Polda Papua hanya merilis sejumlah kerusakan pasca demo, mereka bekerja cepat dalam rilis data kerugian material namun kurang terbuka dalam hal data korban luka dan jiwa,” ungkapnya saat jumpa pers bersama awak media di Kantor Aliansi Demokrasi Untuk Papua (ALDP) di Padang Bulan-Jayapura, Selasa (17/9/2019) siang.

Dari data yang dikumpulkan oleh koalisi, ada beberapa korban yang disebabkan oleh para aparat. Maka ia memastikan agar adanya tuntutan hukum terhadap para pelaku kejahatan serta jaminan untuk para korban dan keluarganya bisa mendapatkan reparasi yang menyeluruh dan efektif.

Selain itu, ia juga ingin memastikan pemenuhan terhadap hak-hak tersangka demontrasi selama menjalani pemeriksaan. “Pemerintah juga harus menghentikan intimidasi dan kriminalisasi terhadap advokat, aktivis, jurnalis dan pembela HAM. Hentikan juga kriminalisasi pasal makar terhadap masyarakat sipil Papua,” ujarnya.

Tak hanya itu, koalisi juga berharap adanya peninjauan mendalam terkait taktik yang digunakan polisi dan tentara dalam penanganan kerumunan massa.

“Kami minta segera tarik semua pasukan BKO dari seluruh wilayah di Tanah Papua dan memperkuat peran pemerintahan sipil di Tanah Papua. Cukup laksanakan pemulihan hukum dan sosial akibat konflik sosial pasca kerusuhan yang terjadi di provinsi Papua dan Papua Barat,” tegasnya.

Dilanjutkan, pemerintah harus membuka akses seluas-luasnya bagi jurnalis dan pekerja kemanusiaan ke Tanah Papua. Serta harus ada tanggung jawab penuh dari pemerintah nasional, provinsi serta kota dan kabupaten di Papua dan Papua Barat untuk memenuhi hak ribuan mahasiswa terhadap akses pendidikan pasca kepulangan ke Papua.

“Pemerintah tidak bisa melempar tanggung jawab, ini rakyatnya. Harus bertanggung jawab. Mahasiswa ketakutan pulang karena ada intimidasi jadi karena ada penyisiran dari aparat. Harus buka ruang untuk diskusi dan berdialog antara mahasiswa dan pemda masing-masing untuk dapatkan jalan keluar,” lanjutnya.

Maka, Koalisi Masyarakat Sipil-Papua meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan konflik Papua secara komprehensif dan bermartabat. “Harus selesaikan akar masalah rasisme dengan cara yang bermartabat,” tukasnya. [ayu]