Inilah Program Utama Tan Wieng Long Usai Ditetapkan Ketua Komisi I DPR Papua

110
Inilah Program Utama Tan Wieng Long Usai Ditetapkan Ketua Komisi I DPR Papua
Tan Wie Long

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Setelah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR Papua terbentuk, Komisi I DPR Papua Bidang Pemerintahan Umum, telah menyiapkan beberapa program kerja. Salah satunya bersilahturami dengan 19 Mitra kerja di Provinsi Papua.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long usai sidang Rapat Paripurna Penetapan Komisi Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPR Papua masa jabatan tahun 2024-2029, Selasa (04/02/2025).

Tan Wie Long yang sudah diberikan amanah sebagai Ketua Komisi I itu, menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan karena di dalam pemilihan Komisi I  dipercayakan sebagai ketua Komisi I selama 2,5 tahun ke depan.

“Tentu saya berada di Komisi I ini, tugas yang paling kami prioritaskan bagaimana di lembaa DPR ini, benar benar sejalan dan mendukung apa yang menjadi program program pemerintah Papua, dan seluruh stakeholder yang ada,” ujarnya.

Namun politisi partai Golkar ini menyampaikan bahwa program kerja yang akan dilaksanakan di Komisi I tidak sendiri akan tetapi akan bersama-sama dengan Wakil Ketua Komisi, Sekretaris dan seluruh Anggota Komisi I.

“Kami akan bekerja untuk melayani masyarakat sesuai tugas dan fungsi bagaimana menerima dan meresap aspirasi masyarakat, mengenai APBD tahun 2025 dan tahun 2026,” ucap Tan Wie Long.

Diawal kerja nanti, pihaknya bersama Wakil Ketua, Sekretaris dan Seluruh Anggota Komisi akan membangun komunikasi dan perkenalan dengan seluruh Mitra kerja di Provinsi Papua, selanjutnya akan melakukan kunjungan kerja di setiap Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi yang berkaitan dengan pemerintahan.

Bicara icara Kabupaten/Kota, kata Along panggilan akrabnya itu, harus bersama-sama dengan Provinsi tanpa harus ada perbedaan. “Harus ada saling keterkaitan, kami tetap dukung dan mengawasi apa yang menjadi program dari Pemerintah  Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Ia menuturkan, Komisi I memiliki Mitra sebanyak 19. Mitra kerja ini akan melakukan kebersamaan dalam pembangunan di Papua sehingga harus membutuhkan kerja secara maksimal terutama dalam melakukan pengawasan di dalam APBD tahun 2025.

Kendati demikian,  Komisi I akan mengejar hal hal yang menjadi kursial yang selama ini belum terselesaikan terutama permasalahan tanah. “Kami akan membuka diri mendengar, membicarakan dan menyelesaiakan secara bersama-sama persoalan tanah di  Papua ini. Persoalan tanah selama ini mungkin tidak diselesaikan antara pihak pemilik, pihak ketiga atau pihak pemerintah,” ujarnya.

Selain itu,  pihaknya akan lebih banyak melakukan kegiatan diberbagai Kabupaten/Kota Provinsi Papua, yang mungkin banyak persoalan-persoalan yang belum selesai terutama orang asli  papua.

“Kami harus memperhatikan hal ini karena mungkin selama ini tidak terlalu diperhatikan mengenai hak hidup, masalah pendidikan masalah kesehatan, walupun itu bukan di bidang kami akan tetapi kami punya tanggungjawab untuk menyampaikan kepada pemerintah,” pungkasnya.[loy]