JAYAPURA, PapuaSatu.com – Seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua menggelar tatap muka untuk membahas situasi pasca unjuk rasa yang dilakukan ribuan masyarakat hingga berujung anarkhi, pembakaran dan pengrusakan di Kota Jayapura, pada Kamis (29/08/2019).
Tatap muka yang berlangsung di Cenderawasih Rom Sisbel Hotel-Kota Jayapura, Sabtu 31 Agustus 2019 ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, S.E., M.M yang diikuti sekitar 40 orang tokoh dari semua kalangan.
Hadir dalam acara tersebut diantaranya Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring, SIP (Pangdam XVII/Cendrawasih), Irjen Pol Drs. Rudolf A. Rodja (Kapolda Papua ), Brigjen TNI A.H. Napoleon (Kabinda Papua), Muhamad Musaad (Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Provinsi Papua), Rita Tambunan, SH (Kabid Ketahanan seni budaya, agama Kemasyarakatan dan ekonomi), Suzanna Wanggai (Kepala Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua), Thomas Sandigau (Anggota DPRP), Kenan Sipayung (Ketua Kerukunan Batak), Pdt Maurry, S.Th (Ketua PGGP), Pdt Gerson Billik (Pengurus ikatan Flobamna).
Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, S.E., M.M menegaskan, semua yang hidup di tanah Papua ada bhineka tunggal Ika (berbeda-beda tetap satu jua) sehingga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berjiwa besar dan kembali baik dengan damai.
“Saya harap situasi seperti ini jangan terulang kembali, agar kehidupan berbangsa ini lebih baik. Tidak ada orang lain dari Papua yang bisa membantu masalah ini tetapi orang yang telah ada di Papua yang bisa menyelesaiakanya,” harapnya.
Klemen Tinal menjelaskan, pertemuan yang dilaksanakan semata-mata demi keamanan dan kedamaian di tanah Papua sehingga dapat bersatu dan lebih baik lagi ke depannya.
“Tatap muka Forkopimda bersama tokoh agama dan tokoh paguyuban ini diselenggarakan dalam rangka bertukar informasi dan mencari jalan terbaik di tanah Papua agar menjadi damai dan memperkuat silaturahmi (Kerukunan) antar tokoh agama dan tokoh masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, acara yang digelar pasca aksi demo anarkhis sehari sebelumnya (30/08/2019) menghasilkan beberapa saran dan masukan untuk langkah-langkah kedepan dalam menjaga perdamaian di Papua antara lain; penegakan hukum secara tegas bagi pelaku aksi Rasisme dan pelaku aksi demo yang melakukan penjarahan, pembakaran, pengrusakan yang anarkhis, pemerintah Papua akan memberikan ganti rugi bagi korban pembakaran/ pengrusakan oleh aksi demo anarkhis sesuai mekanisme dan segera adakan rekonsiliasi agar terbangun suasana kekeluargaan dan persaudaraan se-Bangsa dan se-Tanah Air dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. [ayu]
