Jaringan Terganggu, Pelayanan Kependudukan di Kabupaten Jayapura Tersendat

0
100
Caption : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Kabupaten Jayapura, Herald Berhitu, S.Pd., M.M.
Caption : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Kabupaten Jayapura, Herald Berhitu, S.Pd., M.M.

SENTANI, PapuaSatu.com – Pelayanan dokumen kependudukan, baik itu KTP Elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan (Disdukcapil) Kabupaten Jayapura tersendat.

Hal ini disebabkan karena jaringan koordinati di pusat terpusat dan ini terjadi sejak tanggal5 Agustus 2019 lalu. “Gangguan jaringan ini  membuat pencetakan atau penerbitan dokumen kependudukan masih tertunda,” ujar Kepala Disdukcapil Kabupaten Jayapura, Herald Berhitu, S.Pd., M.M., di ruang kerjanya, Selasa (20/8/2019) sore.

Herarld belum mengetahui secara pasti penyebab putusnya jaringan dari pusat. Meski demikian, pihaknya selalu melaporkan ke pusat namun sampai sekarang masih menunggu laporan balik.

Herald menyebutkan, gangguan jaringan ini hanya terjadi di Kabupaten Jayapura, namun wilayah Kota Jayapura tidak mengalami hal yang sama.

“Hanya kabupaten Jayapura yang mengalami gangguan. Bahkan kami mencoba mengirim pesan elektronik lewat grup WA (Whatssapp) untuk Capil wilayah timur namun masih menunggu kapan bisa dibereskan jaringan koordinasi yang terputus dari pusat ini juga kita belum tahu,” ujar Herald.

Dikatakan, gangguan tidak hanya pada pelayanan perekeman E-KTP, gangguan jaringan juga berpengaruh terhadap pembuatan dan pencetakan Akte Kelahiran, Kartu Kelahiran (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA).

“Pelayanan disini kita selalu siap sedia. Nah, kalau perekaman E-KTP ini kan bisa dilakukan, namun untuk ke pusat itukan perlu koordinasi seperti harus mendapatkan nomor induk kependudukan (NIK) maupun nomor KK, yang mana semua itu dari pusat,” imbuhnya.

Herarld kembali menyebutkan bahwa perekaman E-KTP maupun pembuatan KK dan Akte tetap bisa dilakukan, hanya saja untuk mencetak atau menerbitkan belum bisa dilakukan.

“Jadi, untuk sementara ini kita pakai surat keterangan (Suket) saja, apalagi kan ada database. Kalau ada orang yang datang kan kita bisa buka database, apakah memang betul dia penduduk di Kabupaten Jayapura atau tidak. Kalau memang penduduk di kabupaten sini, ya kita kasih surat keterangan untuk pengganti KTP-el, KK dan Akte,”  tuturnya.

Meski mengalami gangguan pada jaringan koordinasi dari pusat, Herald menyebut pelayanan di Kantor Disdukcapil Kabupaten Jayapura tetap berjalan seperti biasa. Pihaknya tetap melayani kebutuhan administrasi warga Kabupaten Jayapura. [mi/loy]