Jelang HUT Kebangkitan Masyarakat Adat Ke-8, Pemerintah Kabupaten Jayapura Gelar Seminar Bersama Tokoh Adat

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw,SE,M.Si saat membuka seminar jelang HUT KMA ke-8 di Hotel Suni Garden Lake Sentani, Jumat (22/10/21)
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw,SE,M.Si saat membuka seminar jelang HUT KMA ke-8 di Hotel Suni Garden Lake Sentani, Jumat (22/10/21)

SENTANI, PapuaSatu.com – Menjelang peringatan HUT ke-8 Kebangkitan Masyarakat Adat (KMA) di Kabupaten Jayapura, Pemerintah Kabupaten Jayapura, dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung menggelar seminar sehari di Hotel Suni Garden Lake Sentani, Jumat (22/9/21).

Dalam seminar yang diikuti puluhan tokoh adat tersebut, menghadirkan Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw,SE, M.Si sebagai pembicara utama, serta sejumlah pembicara lainnya dari DPRP, MRP, Tokoh Perempuan, dan lain-lain.

Menariknya, dalam pembukaan seminar tersebut, juga dihadiri oleh seorang dosen dari Universitas Syiah Kuala Aceh, Dr. M. Adli Abdullah, yang juga menjabat sebagai staf ahli bidang hukum adat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Pusat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw menekankan bahwa, penguatan lembaga adat dan lembaga kampung sebagai langkah strategis dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat di Kabupaten Jayapura.

“Sistim yang ada di kampung ini kita terus perkuat untuk menjaga dan mengangkat hak-hak masyarakat adat itu. Tidak ada cara lain,” tegasnya.

Hal itu, kata bupati, karena kepemilikan lahan dan tanah ada di masyarakat adat, dan masyarakat adat ada di kampung-kampung.

Dr. M. Adli yang berkesempatan memberikan sambutan pada pembukaan seminar tersebut, mengungkapkan hal-hal yang harus diperhatikan agar hak-hak adat bisa diakui dan mendapat legalitas dari pemerintah.

“Saya sangat mengharapkan, hak-hak adat itu bisa diakui oleh negara,” ungkapnya di depan para tokoh adat (ondofolo, ondoafi, dan kepala kampung) se-Kabupaten Jayapura.

Dalam hal ini, bila terkait tanah ulayat, bisa diakui dengan mendapat sertifikat Hak Guna Lainnya (HGL).

“Syaratnya ada tiga, yaitu ada subyek, ada obyek dan ada penguasaan,” jelasnya.

Dikatakan, subyeknya adalah masyarat dan atau individu hukum adat, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

“Sesuai Permendagri Nomor 52 Tahun 2019, yang menetapkan adalah bupati dengan menerbitkan Perda,” terangnya.

Untuk obyek, terutama adalah berupa tanah, yang selanjutnya tanah adat dimaksud dipetakan.

Berikutnya terkait penguasaan, yang utama adalah tidak ada lagi pihak-pihak lain yang mengklaim atas obyek tersebut.

Jika syarat tersebut terpenuhi dan ditetapkan oleh bupati, maka bisa mendapat sertifikat HGL dari Kantor Kementerian ATR dan BPN.

Sehingga, pada saat ada perusahaan atau investor ingin menggunakan lahan, negosiasinya tidak lagi dengan pemerintah, melainkan dengan lembaga adat selaku pemegang sertifikat HGL.[yat]