KADIN Papua Minta KADIN Pusat Pertimbangkan Terkait Penerbitan SK Karateker

Plt Ketua KADIN Provinsi Papua, Franklin O.Demena
Plt Ketua KADIN Provinsi Papua, Franklin O.Demena

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Papua meminta KADIN Pusat untuk mempertimbangkan terkait SK Karateker yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2021 lalu.

Franklin O.Demena selaku Plt Ketua KADIN Provinsi Papua menurut disposisi Gubernur Papua mengatakan seharusnya ada koordinasi antara KADIN Pusat dan Kadin Papua sebelum menerbitkan SK Karateker.

“Sebelum SK Karateker itu diterbitkan, saya sudah menyurat ke KADIN Pusat bahwa saya telah diberi mandat dari KADIN Papua untuk laksanakan Musda. Surat tersebut saya kirim pada tanggal 17 Maret 2021 tetapi tidak dijawab,” katanya kepada awak media di Hotel Mercure Jayapura, Selasa (20/4) sore.

Dalam SK Karateker yang diterbitkan, KADIN Pusat menunjuk Pak Ali sebagai karateker di Papua, lalu Pak Ali menunjuk Ronald Antonio sebagai Plt Kadin Papua untuk melakukan konsolidasi dan melantik pengurus di daerah-daerah.

“Kami tegaskan bahwa tidak sesuai dengan situasi dan kondisi daerah, maka kami akan mengacu pada disposisi Gubernur karena Gubernur adalah kepala daerah dan orang tua kami. Kami pegang amanat itu, jadi saya sampaikan bahwa SK Karateker yang dikeluarkan KADIN Pusat tolong dipertimbangkan lagi,” tegasnya.

Tak hanya itu, ia juga meminta agar KADIN Pusat menjawab surat yang ia kirimkan pada tanggal 17 Maret lalu dengan melampirkan disposisi Gubernur menunjuk dirinya sebagai Plt Ketua KADIN Papua. “Itu harus dihormati dan dihargai karena KADIN Papua selama ini dibiayai oleh pemerintah daerah (pemda) dan pemda pun selalu mendukung KADIN Papua. Itu adalah bukti keseriusan pemda dalam membangun KADIN selama ini,” ujar Franklin.

Meski begitu, Franklin tetap akan melaksanakan tugasnya sebagai Plt Ketua KADIN Papua yakni melaksanakan persiapan musda dan juga konsolidasi ke daerah kabupaten. “Saya tetap melakukan tugas saya sebagai Plt, jadi saya akan membentuk panitia kerja musda, dan akan melakukan konsolidasi ke kabupaten lainnya,” tukas Franklin.

Ia juga meminta kepada KADIN Pusat agar tidak mendengar informasi sepihak tanpa koordinasi dengan KADIN Papua, agar tidak ada kesalahpahaman. Selain itu juga, ia minta dalam pelaksanaan Musda, yang menjabat sebagai ketua harus OAP.

“Dalam pelaksanaan musda, siapapun yang terpilih menjadi ketua umum Kadin nanti harus anak Papua, karena kita harus menghargai hak-hak dasar kami sebagai orang Papua dan berikan kesempatan kepada anak-anak Papua harus mandiri, bangkit, untuk memimpin dirinya sendiri,” pungkasnya. [ayu]