Kapolda Beri Tanggapan Keras Pernyataan Veronica Koman Terkait Tahanan Politik

0
729

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Terkait pernyataan Aktifis HAM, Veronika Koman di tempat pelariannya Australia, tentang data-data tahanan politik asal Papua, mendapat tanggapan keras dari Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw.
Sekedar diketahui, sebagaimana dirilis oleh berbagai media disebutkan bahwa Veronica Koman, menyatakan permintaannya untuk penghentian krisis politik dan kemanusiaan di Papua.
Dia juga secara tim di Canberra, Australia telah berhasil menyerahkan dokumen-dokumen langsung kepada Presiden Jokowi yang memuat nama dan lokasi 57 tahanan politik Papua yang dikenakan pasal makar, yang saat ini sedang ditahan di tujuh kota di Indonesia.
Selain itu, juga menyerahkan nama beserta umur dari 243 korban sipil yang telah meninggal selama operasi militer di Nduga sejak Desember 2018, baik karena terbunuh oleh aparat keamanan maupun karena sakit dan kelaparan dalam pengungsian.
Namun demikian, Kapolda Waterpauw menyatakan bahwa data tersebut tidak memiliki dasar, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Sesungguhnya ini pernyataan yang tidak berdasar dan sepihak,” tegas Kapolda kepada awak media, Jumat (14/02/20).
“Saya sebagai Kapolda membantah adanya pernyataan yang bersangkutan seperti ini, yang dirilis sepihak,” sambungnya.
Ditegaskan, bahwa yang ada adalah tahanan atas kasus pidana, yang diantaranya adalah pidana atas tindakan yang dilakukan saat terjadi kerusuhan di sejumlah daerah di Papua, yang dilakukan masyarakat Papua terkait kasua rasisme di Jawa Timur.
Dikatakan, bahwa untuk kasus rasisme, sudah ditangani dengan baik di Surabaya dan sudah ada permintaan maaf dari sejumlah pimpinan daerah setempat.
Dan bila ada ketidakpuasan, Kapolda Waterpau mempersilahkan meminta kepada hakim untuk pelakunya dihukum seberat-beratnya.
“Jadi kalau tudak puas selesaikan di sana, bukan di sini,” jelas Kapolda.
Dan semua tersangka yang ditahan di sejumlah daerah di Papua, dan sebagian ada yang dititip ke Kalimantan Timur, kata Kapolda, semua murni kasus pidana dan tidak ada yang tahanan politik.
“Penanganan ini bukan soal politik. Ini soal hukum positif, kriminal, urusan pidana,” tandas Kapolda lagi.
Dalam penyidikannya, kata Kapolda, selain hukum pidana, juga dikenakan UU ITE bila terdapat bukti kuat bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran terkait transaksi elektronik, serta pasal terkait upaya melakukan perlawanan terhadap negara, karena melawan anggota Polri maupun TNI sebagai aparat negara.
Kapolda juga berharap kepada awak media maupun masyarakat, untuk tidak ikut-ikutan memperbesar masalah atau turut menyebarkan berita yang tidak berdasar.
Dan terkait dengan masalah pengungsian yang diberikan, kata Kapolda, para aktifis yang selama ini menyuarakan banyak yang terdiam, karena secara pribadi Kapolda juga sudah ke lapangan untuk mengecek, dan faktanya tidak ada.
Kata Kapolda yang menangani masalah tersebut sejak masih menjabat sebagai Wakapolda Papua beberapa tahun lalu, justru yang terjadi adalah masyarakat yang dipaksa oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk meninggalkan kampung halamannya.
“Jadi bukan mereka takut karena aparat masuk. Bukan,” tegas Kapolda.
Aparat yang datang, kata Kapolda, seauangguhnya hanya berupaya mencari KKB tersebut guna proses penegakan hukum atas tindakan kriminal yabg telah dilakukan.
Saat disinggung apakah ada unsur pidana atas apa yang dilakukan Veronica Koman tersebut, Kapolda mengungkapkan bahwa untuk Polda Papua belum ada.
“Untuk saat ini kita serahkan permasalahan awalnya di Jawa Timur ya. Polda Jatim sedang tangani itu,” jelasnya.
Namun, upaya memviralkan data yang dikeluarkan Veronica Koman menjadi catatan pihak Polda Papua.
Dan bila ada unsur pelanggaran hukumnya, maka pihak kepolisian akan melakukan tindakan agar yang berupaya memviralkan dapat mempertanggungjawabkan sesuai UU ITE.[yat]